RUANGPOLITIK.COM-Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyebut ada dua hal yang sebaiknya dilakukan Presiden Joko Widodo untuk meredakan polemik penundaan pemilu. Salah satunya memecat Menteri yang mewacanakan penundaan pemilu 2024.
“Pertama Jokowi harus memecat menteri yang mewacanakan penundaan pemilu. Menteri tersebut telah lancang dan mempermalukan Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Selasa (08/03/2022).
Lebih lanjut, Ia mengatakan, para menteri tersebut telah menyuarakan yang bukan tugas dan fungsinya. Seharusnya menteri tersebut fokus pada penanganan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan.
Kedua, Jokowi sebaiknya menegaskan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dengan begitu, pemilu tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI.
“Kalau hal itu ditegaskan oleh Jokowi, maka upaya memobilisasi dukungan penundaan pemilu dapat diminimalkan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari hasil mobilisasi akan hilang dengan sendirinya,” ucapnya.
Berita Terkait:
Jokowi Harus Lebih Tegas, Menolak Atau Setuju Tunda Pemilu
Wacana Tunda Pemilu. Pengamat: Sikap Jokowi Belum Akhiri Polemik
Presiden Ditarik Isu Tunda Pemilu. Ngabalin: Jangan Ekstrem Berpolitik
JK Bicara Tunda Pemilu Potensi Keributan
Ia juga menilai, klarifikasi yang diberikan Mahfud MD terkait pemerintah tidak membahas penundaan pemilu dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, masyarakat ingin mengetahui secara langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana tersebut.
Oleh karena itu, Presideb harus melakukan dua langkah tersebut untuk mengakhiri polemik penundaan pemilu 2024 yang membuat gaduh di masyarakat.
“Dengan melakukan dua hal tersebut, Jokowi dapat menepis keterlibatan Istana dalam wacana penundaan pemilu 2024,” imbuh Jamiluddin. (AFI)
Editor: Setiono
(RuPol)
