RUANGPOLITIK.COM-Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai respon Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan Pemilu 2024 terkesan tidak tegas.
“Masyarakat sebenarnya menunggu respon Jokowi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab, usulan itu berkaitan langsung dengan perpnjngan masa jabatan presiden,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Sabtu (5/3/2022).
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai, kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, ajakan tersebut sangat normatif.
“Juga sangat normatif bila presiden hanya menyatakan hak setiap warga negara untuk mengusulkan penundaan pemilu. Setiap warga negara memang dilindungi untuk menyatakan pendapatnya,” ucapnya.
Namun, mengingat wacana terkait penundaan pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, maka respon normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah.
“Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan,” ujar Jamiluddin.
Berita Terkait:
Lagi, Presiden Jokowi Diminta Segera Bersikap Soal Penundaan Pemilu
JK Bicara Tunda Pemilu Potensi Keributan
Dituding Terlibat Wacana Penundaan Pemilu, Pengamat: Sepatutnya Luhut Klarifikasi
Luhut Dibalik Wacana Penundaan Pemilu, Demokrat Minta Jokowi Bersikap Tegas
“Kalau Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024, maka penggalangan massa untuk menggiring pendapat umum palsu akan reda dengab sendirinya. Kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat akan berhenti sehingga dapat meredakan kegaduhan,” tambahnya.
Selain itu, respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Ia menyebut, .asyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada dibalik layar terkait wacana tersebut.
“Jadi, Presiden Jokowi perlu tegas menyatakan penolakannya terkait penundaan pemilu. Hanya dengan ketegasan Presiden Jokowi dapat meredakan polarisasi di masyarakat,” imbuhnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
