RUANGPOLITIK.COM-Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mencermati, PDIP akan menjadi faktor penentu penundaan pemilu 2024. Jika PDIP mendukung pemilu dan pilpres ditunda, maka usul tersebut tidak lagi hanya menjadi wacana tetapi akan direalisasikan elite politik.
PDIP menyatakan menolak usulan pemilu dan pilpres 2022 ditunda. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap lebih baik sistem pemilihannya yang diubah demi efisiensi anggaran ketimbang menunda jadwal pemungutan suara.
Hasto mengusulkan pemungutan suara pemilihan anggota DPR, diubah menjadi proporsional tertutup seperti dulu. Sistem itu membuat masyarakat hanya memilih lambang parpol. Tidak memilih orang atau caleg saat mencoblos di TPS.
“Karena kecenderungan parpol lain akan mengikuti ke mana arah politik PDIP,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada RuPol, Selasa (1/3/2022).
Sementara itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu tidak berbicara secara gamblang perihal sikap partainya. Dia mengatakan PDIP ingin melihat dulu usulan penundaan pemilu 2024 itu berasal dari segelintir elite politik atau benar-benar dari masyarakat.
Berita Terkait:
Said Didu: Tidak Ada Alasan Pemilu 2024 Ditunda
Usulan Tunda Pemilu, KPU: Harus Lewat Amandemen UUD 1945
Kepuasaan Terhadap Jokowi Naik, Masa Jabatan Presiden Diperpanjang?
Cak Imin Minta Pemilu 2024 Diundur, Begini Alasannya…
“Kalau itu hanya keinginan segelintir elite politik itu pasti kita tolak karena itu bertolak belakang dengan keinginan kita untuk membangun bangsa ini,” ujar Masinton.
Wacana penundaan Pemilu mencuat usai disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu (23/2/2022) lalu. Muhaimin menilai, penundaan pemilu penting demi pemulihan ekonomi akibat pandemi. PAN belakangan telah menyatakan sikap mendukung usulan itu.
Pengamat menilai, Cak Imin ingin PKB mendapat keuntungan ketika mengusulkan isu penundaan pilpres 2024. Keuntungan yang dimaksud adalah PKB mendapat popularitas karena jadi topik pembicaraan usai menjadi partai pertama yang menyuarakan penundaan.(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
