RUANGPOLITIK.COM– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur sudah disetujui delapan fraksi di DPR RI.
“Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR,” kata Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.
Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 secara “hybrid” di Jakarta Timur.
Presiden mengingatkan bahwa pemindahan ibukota sejatinya sudah digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Pemindahan sudah diputuskan di Palangkaraya, namun karena ada pergolakan politik pada masa-masa kepemimpinannya dibatalkan.
“Kenapa ini dilakukan pemindahan ini? Ini sudah dimulai, gagasan besarnya sejak tahun 1957 oleh Bung Karno, tetapi karena ada pergolakan sehingga di rem oleh Bung Karno tahun 1957, sudah diputuskan di Palangkaraya,” ungkapnya.
Kemudian pada masa Presiden Soeharto juga ada rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat, tetapi batal karena ada peristiwa politik, gerakan reformasi 1998.
“Jadi kajiannya sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ,” ungkap Presiden.
Namun pemindahan ibu kota, menurut Presiden Jokowi, tetap harus dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan menjadi Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris.
“Pemerataan itu seperti apa sih? kok dinamakan pemerataan? Karena 58 persen PDB (Produk Domestik Bruto) ekonomi, perputaran uang ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau,” ungkap Presiden.
Presiden menegaskan bahwa roda perekonomian Indonesia selama ini berada di Pulau Jawa sehingga penting sekali menempuh langkah-langkah yang visinya untuk Indonesia di masa mendatang.
Berita terkait:
Proyek Pembangunan Ibukota Baru, Jokowi Resmi Teken UU IKN
Nama Kepala Otorita IKN Akan Diumumkan Jokowi Tunggu Hari Baik
Beredar Isu, Bambang Susantono Ditunjuk Pimpin Kepala Otorita IKN
Tamsil Linrung: Pembangunan IKN Pakai APBN Akan Jadi Masalah Baru
“Sehingga marketnya semua ada di Jawa, orang ingin kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta, karena magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang pemerataan, bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi pun mengungkapkan dengan pemindahan ke IKN Nusantara maka magnet ekonomi di Indonesia menjadi dua yaitu di Jakarta dan Nusantara.
Pertimbangan kedua, sebanyak 56 persen populasi Indonesia ada di pulau Jawa yaitu sebanyak 156 juta orang.
“Ini menjadi dasar dari pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi, kita putuskan yang namanya Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara,” terang Presiden. (antara)
Editor: Setiono
(RuPol)
