RUANGPOLITIK.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau TNI dan Polri untuk lebih berbenah terkait kedisiplinan nasional para prajurit yang berada di bawah jajarannya. Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar TNI-Polri untuk tidak ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.
Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika berpidato di pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri pada Selasa (1/3/2022). Ia mengaku masih menemukan prajurit TNI-Polri yang berbeda sikap dengan kebijakan pemerintah, khususnya terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Nusantara, Kalimantan Timur.
Jokowi lantas meminta agar kedisiplinan tersebut lebih ‘dikencangkan’ dalam tubuh TNI-Polri. Apalagi menurutnya, rencana itu seharusnya tak perlu diperdebatkan ketika sudah diputuskan oleh pemerintah dan telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.
“Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA group gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” tegas Jokowi.
Berita Terkait:
Pantau WAG TNI-Polri. Natalius Pigai: Jokowi Takut Dikudeta?
Jokowi: TNI/Polri Tak Boleh Campur Urusan Demokrasi
Proyek Pembangunan Ibukota Baru, Jokowi Resmi Teken UU IKN
Tamsil Linrung: Pembangunan IKN Pakai APBN Akan Jadi Masalah Baru
“Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya namanya aturan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara. Yang intinya kalo kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus,” imbuhnya.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah mengungkapkan, langkah Jokowi yang meminta agar TNI dan Polri ‘menertibkan’ jajarannya di hadapan publik tersebut tidaklah tepat. Dedi mengatakan ada dua alasan mengapa langkah itu tidak seharusnya dilakukan Jokowi.
Pertama, militer sebagai alat kekuasaan negara memang sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap keputusan negara. Karena itulah jabatan panglima tertinggi TNI dan Polri diemban oleh presiden.
Kedua, sentilan Jokowi di hadapan awak media tersebut bukan tidak mungkin malah akan menjadi pisau ganda terhadap pemerintah.
“Publik justru akan mempertanyakan wibawa Jokowi sebagai panglima tertinggi ketika menyindir militer di depan publik, pungkas Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syahi kepada Rupol, Kamis (3/3/2022). (AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
