RUANGPOLITIK.COM – Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan 24 media tergabung di Asosiasi Media Siber Indonesia kembali menggelar kolaborasi melawan peredaran berita-berita hoaks jelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Melalui laman cekfakta.com, ketiganya tampil didepan menghadang lalu lintas berita yang cenderung memiliki dampak negatif. Terutama belajar dari pengalaman pemilu-pemilu lalu, seperti Pilpres yang dampaknya masih dirasakan sebagian masyarakat.
Baca Juga:
KPK Apresiasi Putusan Hakim Vonis Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Divonis 3,5 Tahun, Azis Syamsuddin Pikir-Pikir untuk Banding
Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
Sah!Komisi II DPR Tetapkan 7 Nama Anggota KPU Periode 2022-2027
“Bagaimana kemudian kita sama-sama melakukan pekerjaan cekfakta yang ke depan akan lebih berat berkaca dari kejadian pemilu-pemilu sebelumnya,” kata Ketua AJI bidang Internet, Adi Marsiela saat membuka Diskusi Publik; Kolaborasi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024 secara virtual, Kamis (17/2/2022).
Adi mengungkapkan ketegangan, fitnah serta peran media sosial semakin menambah polarisasi masyarakat semakin kentara. Apaalgi dalam Pemilu 2024 diprediksi tantangan akan lebih besar.
Menurut Adi, sejatinya, pesta demokrasi di Indonesia dapat berjalan normal serta masyarakat terlindungi dalam mendapatkan informasi yang benar dan jernih.
“Alih-alih membuatnya menjadi kisruh dan terpolarisasi yang dampaknya sudah kita pahami, kita bisa melihat sampai saat ini polarisasi itu masih terasa residu-residunya,” ujarnya.
Adi menambahkan kolaborasi yang dibangun ini bukan langkah yang terburu-buru melainkan sebagai bagian dari persiapan yang lebih matang. Disamping itu waktu audiensi dengan pihak terkait seperti penyelenggara pemilu dapat berjalan maksimal.
Namun, Adi tak memungkiri pelibatan peran masyarakat sipil untuk melakukan pemeriksaan fakta memiliki batu sandungan. Pihaknya tengah berupaya merumuskan beberapa klausul termasuk diantaranya standar operasional prosedur (SOP).
Baginya, tim kolaborasi menyadari advokasi memerlukan SOP dimaksudkan agar pemeriksa fakta bukan dari media terlindungi meski terancam UU ITE.
“Pemeriksa fakta yang tidak bergabung di media itu bisa terancam UU ITE, namun kita mencoba berupaya mengatinsipasinya dengan membuat sebuah SOP terkait advokasi dan mitigasi pemeriksa fakta” terangnya. (Tyo)
Editor: Setiono
(RuPol)
