JAKARTA – Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada modus operandi TPPO. Sejumlah besar awak kapal menjadi korban perdagangan orang dan muncul varian modus operandi baru yang menggunakan teknologi informasi sebagai basis mekanisme kejahatan, seperti perekrutan online penempatan pekerja migran perorangan dan prostitusi yang memungkinkan pelaku menjerat korban secara lintas negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus TPPO kini telah menjangkau dan melibatkan berbagai pihak dari perdesaan, perkotaan, sampai antar negara.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sebanyak 15.836 permohonan perlindungan sepanjang Januari hingga 11 November 2026. Dari jumlah tersebut, *271 permohonan berkaitan dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO* ). Kasus yang ditangani mencakup pekerja migran nonprosedural, terutama dengan tujuan Malaysia, hingga penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, *Andreas Hugo Pareira* menyatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak kerugian yang dialami oleh korban yang tidak hanya secara fisik berupa gangguan kesehatan, disabilitas, kematian, terinfeksi HIV-AIDS, infeksi menular seksual, tetapi juga gangguan mental dan trauma berat. Dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, TPPO juga berdampak pada reputasi negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya. Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warganya.
Fakta mencatat korban terbanyak dari TPPO adalah kelompok rentan, antara lain perempuan, anak, dan pekerja migran, termasuk anak buah kapal/sektor kelautan/perikanan/sektor maritim. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bersama, terutama mengingat mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja pada sektor rentan, yakni sektor domestik.
*Andreas* meminta LPSK memaparkan perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan terkait TPPO, termasuk karakteristik kasus, kebutuhan korban, wilayah asal, serta hambatan dalam proses perlindungan dan mendorong LPSK memperkuat layanan perlindungan terpadu, meliputi pendampingan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta perlindungan keamanan bagi korban dan keluarga.
“ Berdasarkan 271 pengaduan ini, LPSK perlu memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO dari tingkat pusat hingga Daerah dalam hal pelayanan medis, hukum, rehabilitasi psikis, pemulihan sosial dan perlindungan bagi korban dan keluarga.” tegas *Andreas* .
