JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat penanganan darurat banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada pertengahan November 2026. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana agar masyarakat tidak terus menghadapi ancaman bencana berulang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, banjir tersebut telah berdampak terhadap 27.682 orang. Sebanyak 18.158 orang di antaranya berada di delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Matindas menyampaikan keprihatinan atas kondisi masyarakat yang kembali terdampak bencana, sementara proses penanganan dan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera masih berlangsung.
“Kami menyampaikan simpati dan doa bagi seluruh warga Aceh yang terdampak. Di balik 27.682 orang terdampak ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terganggu sekolahnya, lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus, serta warga yang kehilangan sumber penghidupan. Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan terukur,” ujar Matindas melalui pesan WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Legislator PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu meminta BNPB bersama pemerintah daerah memastikan penanganan darurat berlangsung secara terkoordinasi. Distribusi bantuan, kata dia, harus dipercepat hingga menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dapur umum, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, selimut, hingga perlengkapan bayi dalam jumlah memadai. Kapasitas tenda pengungsian juga harus disesuaikan dengan jumlah pengungsi dan daya tampung agar masyarakat mendapatkan tempat berlindung yang layak.
Selain itu, Matindas menekankan pentingnya pendataan korban dan kerusakan secara cepat, akurat, serta transparan. Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyaluran bantuan dan penentuan langkah pemulihan, termasuk bagi warga yang rumahnya rusak maupun mereka yang kehilangan atau terganggu mata pencahariannya akibat banjir.
Lebih jauh, ia menilai banjir yang kembali terjadi di tengah proses pemulihan pascabencana harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem mitigasi dan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
“Pemulihan pascabencana Sumatera tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali yang rusak. Pemulihan harus memastikan masyarakat tidak kembali berada pada risiko yang sama. Jika banjir terjadi berulang, kami perlu mempertanyakan pembangunan infrastruktur bencana di Aceh seperti apa,” tegasnya.
Matindas juga mengingatkan pemerintah agar menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi tersebut menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk melalui penguatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Ia mendorong penguatan alokasi anggaran mitigasi, terutama untuk meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini, memperluas jangkauan informasi kebencanaan hingga tingkat desa, serta memastikan seluruh peralatan pemantauan berfungsi optimal.
Menurut Matindas, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada respons darurat dan pemulihan setelah bencana terjadi. Pemerintah harus membangun sistem yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur pengendalian bencana, sistem peringatan dini, kesiapan kelembagaan, hingga perlindungan masyarakat di wilayah rawan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Jangan sampai masyarakat yang baru saja berupaya bangkit dari bencana kembali menghadapi ancaman yang sama karena mitigasi dan kesiapsiagaan belum berjalan optimal,” tutup Matindas.