Payakumbuh – Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota Payakumbuh memutar otak untuk merasionalisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Menyiasati ruang fiskal yang kian sempit, Pemko Payakumbuh mengambil langkah taktis dengan memangkas program yang tidak mendesak demi menyelamatkan urat nadi ekonomi dan kesejahteraan warga.
Pengetatan ikat pinggang anggaran ini ditegaskan oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta usai penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026).
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” urai Zulmaeta di hadapan para legislator.
Kondisi ini menuntut Pemko dan DPRD bekerja ekstra cermat dalam menyaring usulan dari setiap perangkat daerah. Zulmaeta menekankan bahwa rasionalisasi bukan sekadar jurus memangkas anggaran, melainkan upaya strategis untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dieksekusi secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung yang paling maksimal bagi masyarakat luas.
Di tengah himpitan fiskal tersebut, Pemko Payakumbuh memutuskan untuk tetap mengamankan sejumlah agenda megaproyek yang bersentuhan langsung dengan perputaran uang di akar rumput. Salah satunya adalah penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh dengan alokasi anggaran mencapai Rp34 miliar pada 2027.
Zulmaeta meyakini revitalisasi Pasar Ibuh mutlak diperlukan. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik, tetapi menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan pedagang maupun pengunjung, serta mendongkrak daya saing perdagangan daerah.
Konsekuensinya, Pemko Payakumbuh harus mengalah di sektor lain. Rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terpaksa ditunda pelaksanaannya pada tahun 2027. Namun, Zulmaeta menjamin bahwa penundaan ini bukan bentuk pembatalan komitmen pemerintah terhadap kualitas layanan kesehatan.
Waktu penundaan ini justru akan dimanfaatkan pemerintah untuk mematangkan perencanaan teknis, dokumen pembangunan, tahapan pelaksanaan, dan skema pembiayaannya sebelum kembali diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD,” tegasnya.
Zulmaeta memberikan apresiasi atas sinergi dan masukan kritis DPRD selama pembahasan Ranperda APBD 2027 yang kini bersiap memasuki tahapan evaluasi sesuai regulasi.
Wali Kota juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta seluruh perangkat daerah untuk mengeksekusi program sejak dini agar tidak terjadi keterlambatan serapan anggaran.
“Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata,” pungkasnya. (Benpi)
