JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Ia menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun tindakan represif dalam penanganan aksi demonstrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Esti menyikapi bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Menurutnya, penanganan demonstrasi harus mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM).
“Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif,” tegas Esti.
Ia meminta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional, termasuk memberikan akses pendampingan hukum kepada mahasiswa maupun peserta aksi yang masih menjalani proses pemeriksaan atau penahanan.
Esti juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai dugaan keterlibatan kelompok massa tidak dikenal yang diduga melakukan tindakan anarkis setelah aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung damai.
“Kami juga meminta Polri untuk transparan mengenai massa tak dikenal yang berbuat anarkis ini. Termasuk mengenai kemungkinan kelompok massa tersebut hadir dan melakukan kerusuhan usai aksi penyampaian aspirasi dengan tujuan-tujuan tertentu,” ujarnya.
Menurut Esti, setiap tindakan pengamanan di sekitar lingkungan perguruan tinggi harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan keterangan mengenai lokasi dan proses penanganan aksi perlu diverifikasi secara terbuka bersama pihak universitas.
Ia menegaskan bahwa pengerahan aparat di sekitar kampus harus mempertimbangkan kebutuhan, proporsionalitas, serta dampaknya terhadap keselamatan mahasiswa dan aktivitas pendidikan.
“Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan harus tetap mempunyai ruang yang aman untuk belajar, bekerja, dan menyampaikan pandangan. Keselamatan mahasiswa dan sivitas serta kegiatan pendidikan harus dilindungi,” lanjutnya.
Esti menyatakan dukungan terhadap langkah Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menelusuri keberadaan mahasiswa yang terdampak kericuhan, termasuk mereka yang sempat kehilangan kontak maupun diduga diamankan aparat.
Ia juga mendukung kemungkinan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen oleh UGM untuk mengungkap secara objektif rangkaian peristiwa kericuhan demonstrasi di Yogyakarta.
“Pembentukan tim pencari fakta dapat mengungkap bila memang ada kesalahan prosedur penanganan dan pengamanan aksi unjuk rasa,” ungkapnya.
Dorong Pendampingan Hukum dan Pemulihan Mahasiswa
Selain mendorong transparansi proses penegakan hukum, Esti meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengambil peran aktif dalam memastikan mahasiswa yang terdampak memperoleh perlindungan dan pendampingan.
Ia mendorong adanya fasilitasi dukungan antarkampus bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan hukum, perawatan medis, hingga pemulihan psikologis.
Menurutnya, perguruan tinggi perlu memberikan penyesuaian kegiatan akademik sesuai kondisi mahasiswa agar proses pendampingan dan pemulihan tidak menghilangkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan.
Esti menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemikiran kritis dan penyampaian aspirasi.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi.
“Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Mahasiswa perlu merasa aman untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat,” tegasnya.
Esti menutup dengan mengingatkan bahwa perguruan tinggi bukan hanya tempat berlangsungnya kegiatan akademik, melainkan juga ruang tumbuhnya kebebasan berpikir, dialog, dan partisipasi demokratis.
“Demokrasi harus memberi ruang bagi aspirasi, bukan kekerasan. Serta kampus harus tetap menjadi tempat yang aman bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
