• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
20 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

PBB: KUHP Baru RI Banyak Bermasalah, Tak Sesuai Nilai Kebebasan, Pers dan HAM

by Rupol
in Nasional
432 23
0
486
SHARES
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers

RUANGPOLITIK.COM — Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bagian-bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP baru) direvisi tampak tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia.

Pembaruan terkait pelanggaran terkait penodaan agama. Kemudian jurnalis berpotensi terkena jerat hukum kalau menerbitkan berita “yang dapat memicu keresahan”.

RelatedPosts

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

“Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” kata kantor PBB di Indonesia dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 8 Desember 2022.

Perombakan larangan seks di luar nikah dan hidup bersama pasangan yang belum menikah sebelumnya dianggap kelompok sipil merupakan ancaman besar bagi hak-hak komunitas LGBTQ di Indonesia.

Orang lain akan mendiskriminasi, atau memiliki dampak diskriminatif pada, perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan minoritas seksual, dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender,” kata pernyataan itu.

Pasal lainnya berisiko “melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial negatif terhadap anggota agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka”.

Pembaharuan ini diyakini akan membuat lebih berisiko bagi pasangan sesama jenis untuk hidup bersama secara terbuka. Kelompok HAM sebelumnya menganggap kelompok LGBTQ+ telah menghadapi diskriminasi yang meluas dan terdampak peraturan yang anti terhadap lingkaran tersebut.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengklaim KUHP yang baru saja disahkan adalah langkah progresif. Dia menyoroti secara khusus urusan privat, kini tidak dapat diintervensi negara.

“Wartawan CNN berkomentar bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara konservatif. Tetapi, jika Anda membandingkan (hukum pidana) yang baru dan yang lama, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan,” kata Andi di konferensi The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.

Andi mencontohkan, dalam pasal perzinahan, misalnya, dulu negara dapat ikut campur dalam pelanggaran pidana. Sekarang, siapapun bisa membawa pasangan yang tidak menikah untuk tinggal bersama, asal tidak ada aduan dari keluarga.

Kritik PBB mengikuti Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim. Ia juga memberikan perhatian atas disahkannya KUHP baru, khususnya mengenai ranah privat akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

Kim menganggap KUHP baru melanggar kebebasan fundamental dan HAM. Sejumlah media asing juga menyoroti masalah itu.

KUHP disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, undang-undang itu terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. KUHP baru bakal resmi berlaku 3 tahun mendatang.

Sebelumnya, pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengatakan tidak benar jika pasal KUHP soal ranah privat atau moralitas membuat investor maupun wisatawan asing lari dari Indonesia.

Dhahana menyebutkan pasal 411-413 UU KUHP yang mengatur pidana soal kohabitasi dan perzinaan. Menurut dia, pidana baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan.(Syf)

Editor: Syafri Ario, S. Hum
(Rupol)

Tags: PBB: KUHP Baru RI Banyak BermasalahPers dan HAMTak Sesuai Nilai Kebebasan
Previous Post

NasDem Pastikan Koalisi Perubahan Sudah Final Pilih Anies Sebagai Capres

Next Post

CSIIS: Pemanggilan Perwakilan PBB Berlebihan

Rupol

Next Post
CSIIS: Pemanggilan Perwakilan PBB Berlebihan

CSIIS: Pemanggilan Perwakilan PBB Berlebihan

Recommended

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
Kajati DKI Jakarta Redha Mantovani resmikan Mall Pelayanan Pengaduan (MPP)/Ist

Adik Ipar Sufmi Dasco Jadi Jamintel Pengamat: Jangan Jadi Alat Politik

3 November 2023
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

3 bulan ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.