• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
20 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

CSIIS: Pemanggilan Perwakilan PBB Berlebihan

by Rupol
in Nasional
461 24
0
519
SHARES
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RUANGPOLITIK.COM — Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang HUkum Pidana (RKHUP) menjadi UU KUHP oleh DPR melalui sidang paripurna pada Selasa (6/12) di Gedung DPR mendapat kritikan keras.

Alasannya banyak ‘pasal’ yang termaktub dalam KHUP bertentangan dengan kebijakan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia. Karena itu PBB menyampaikan rasa keprihatinannya agar KHUP tersebut di revisi.

RelatedPosts

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Dalam konferensi persnya pada Kamis (8/12) Perwakilan PBB di Indonesia menyerukan kepada otoritas eksekutif dan legislatif untuk menyelaraskan hukum di dalam negeri dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia dan komitmennya terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Kami mendorong pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konsultatif terbuka dengan masyarakat sipil yang lebih luas dan pemangku kepentingan untuk menangani keluhan dan memastikan bahwa proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia dan juga TPB,“ sebut PBB.

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pernyataan perwakilan PBB ini dikritik oleh Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana agar Kemenlu mengusir perwakilan PBB di Indonesia yang mengomentari KUHP baru. Sebab, KUHP baru adalah masalah yurisdiksi domestik yang harus dihormati PBB.

“Atas pernyataan Perwakilan PBB ini, Kemlu sepatutnya memanggil Kepala Perwakilan PBB di Indonesia dan bila perlu melakukan persona non grata (pengusiran) pejabat tersebut dari Indonesia,” kata Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (9/12).

Dari DPR juga menyampaikan hal yang sama, yakni Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Jumat (9/12).

“Saya mempersilakan Kemlu memanggil ataupun bersurat kepada Perwakilan PBB di Indonesia dalam rangka klarifikasi terkait tujuan pernyataan tersebut. Ini memang penting dan saya rasa cukup di situ,” kata Meutya, kepada wartawan, kemarin.

Kemlu pun tidak tinggal diam dengan hal ini. Kemlu akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menanggapi kekhawatiran PBB itu.

Namun, sikap pemerintah yang  terlalu berlebihan ini dikritik oleh Dr Sholeh Basyari Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), saat dihubungi RuPol, Sabtu (10/12).

“Panggilan yang rencananya dilakukan oleh Kemenlu kepada perwakilan PBB di Jakarta akibat kritik atas KUHP baru, berlebihan. Hal ini setidaknya dengan sejumlah ukuran ini,” tegasnya.

Sholeh menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan itu bagian dari ‘alarm’ bahwa Indonesia sudah meratifikasi hukum internasional yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia. Sehingga pengingat ini dilakukan PBB agar pemerintah memahami bahwa HAM ini penting menjadi pertimbangan utama.

“Pertama, kritik itu sejatinya mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi sejumlah hal terkait HAM,” ungkapnya.

Hal selanjutnya yang harus dievaluasi oleh Pemerintah adalah ratifikasi terutama hak sosial pria dan wanita yang harus mendapatkan jaminan ‘terjaga’ sebagai warga negara yang harus dilindungi dan negara harus menjamin itu melalui konstitusi.

“Kedua, ratifikasi terutama terkait hak sosial (relasi pria wanita dalam pernikahan) meski bersifat programatik, tetap saja harus meng-cover unsur: proteksi, respeksi dan fullfilmen warga negar,” ulasnya.

Selanjutnya Direktur CSIIS ini mengingatkan Pemerintah dalam ratifikasi hukum internasional yang berkaitan dengan hak sipil. Sehingga KHUP yang disahkan harus mampu sejalan dengan ratifikasi hukum internasional yang sudah dilakukan oleh Indonesia.

“Ketiga, pengaturan dalam bentuk legalitas (KUHP) hak sipil menyangkut kehidupan seksual, bertabrakan dengan International Covenant on Civil and Politic right (ICCPR), yg juga diratifikasi oleh Pemerintah,” jelasnya lagi.

Karena itu Sholeh menilai, pemanggilan atas perwakilan PBB yang ada di Indonesia bahkan ada seruan untuk melakukan pengusiran atau intervensi ini sangat tidak etis dalam etika hubungan internasional.

Pasalnya PBB merupakan organisasi internasional yang menjaga tatanan global dan hubungan antar negara yang bersifat multilateral dalam hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.

“Keempat, rencana pemanggilan perwakilan PBB oleh Kemenlu, menyiratkan pembungkaman. PBB saja bisa tekan, apalagi masyarakat biasa,” kritiknya.

Dan  Sholeh mengingatkan Pemerintah kembali agar aksi protes yang dilakukan oleh PBB ini tidak dinilai berlebihan. Karena hukum internasional menjunjung Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil dalam bernegara. (IY)

Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)

 

 

Tags: Kemenlu Akan Panggil Perwakilan PBBPBB Kritik KHUP
Previous Post

PBB: KUHP Baru RI Banyak Bermasalah, Tak Sesuai Nilai Kebebasan, Pers dan HAM

Next Post

Politisi PDIP: Penundaan Pemilu Inkonstitusional

Rupol

Next Post
Politisi PDIP: Penundaan Pemilu Inkonstitusional

Politisi PDIP: Penundaan Pemilu Inkonstitusional

Recommended

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
Kajati DKI Jakarta Redha Mantovani resmikan Mall Pelayanan Pengaduan (MPP)/Ist

Adik Ipar Sufmi Dasco Jadi Jamintel Pengamat: Jangan Jadi Alat Politik

3 November 2023
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

3 bulan ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.