RUANGPOLITIK.COM-Sikap Kementerian Keuangan, Sri Mulyani terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut membuat rakyat kena imbas.
Hal tersebut berkaitan dengan keinginan Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Pada beberapa hari yang lalu, diduga untuk meloloskan pembangunan IKN, Jokowi mengeluarkan aturan mengenai aturan pendanaan pembangunan ibu kota baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN Nusantara.
Selain itu, ada juga aturan mengenai penerapan pajak yang disebut untuk membiayai pembangunan IKN.
Berita Terkait:
Perpres 62/2022, ASN Bisa Jadi Pegawai Otorita IKN
Proyek Pembangunan Ibukota Baru, Jokowi Resmi Teken UU IKN
Pansus IKN Rapat Sampai Malam, Putuskan Nama dan Bentuk Ibukota
34 Tanah dan Air Menyatu di Titik Nol, Pembangunan IKN Dimulai
Keinginan Jokowi untuk membangun IKN di tengah dana APBN yang terbatas tersebut disorot oleh sejumlah pengamat dan dianggap sebagai ambisi.
Namun, pada saat yang sama, sikap Sri Mulyani juga menjadi sorotan terkait keinginan Jokowi untuk membangun IKN.
Pasalnya, Sri Mulyani yang dianggap tahu mengenai kondisi keuangan negara, diam saja terhadap ambisi Jokowi untuk membangun IKN.
“Saya sebetulnya enggak peduli apa yang ada di kepala pak Jokowi, yang saya bingung, apa yang ada di kepala Sri Mulyani itu sehingga manut saja,” kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip RuPol dari YouTube miliknya.
Dinilai Rocky Gerung, pembangunan IKN diincar oleh para menteri yang ada di kabinet Jokowi dan merupakan anggota partai.
“Namun, Sri Mulyani kan seorang teknokrat yang bertugas untuk menunjukkan rasionalitas dalam bentuk in optima forma, dalam bentuk yang paling ngaco, tapi Sri Mulyani diam saja,” tandas Rocky Gerung.
Sikap yang ditunjukkan Sri Mulyani yang dianggap tidak menegur Jokowi untuk mengerem ambisi tersebut karena kondisi APBN yang ada dinilai akan membuat rakyat kena imbasnya.
“Jadi kita nanti lihat bagaiman rakyat dipaksa lagi untuk dipajaki hanya untuk memuluskan ambsi dari Presiden Jokowi, yang keijakannya irasional itu,” terang Rocky Gerung. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
