Limapuluh Kota–Di Nagari Banjalaweh, Kecamatan Bukik Barisan, tanah belum berhenti bergerak.
Sudah beberapa hari, retakan itu merayap pelan. Lantai rumah bergeser. Dinding mulai miring. Empat rumah warga kini tak lagi aman untuk ditinggali.
Petugas bersama kepolisian terpaksa mengevakuasi penghuninya ke lokasi yang lebih aman. Bukan karena mereka ingin pergi, tapi karena tanah di bawah rumah mereka masih hidup, masih bergerak.
Kisah di Banjalaweh itu hanya satu dari sekian banyak kisah yang memenuhi meja Rapat Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana di Limapuluh Kota, Kamis (12/11/2026).
Di ruangan itu, hadir Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, Kalaksa BPBD Zaimar Hakim, Sekretaris BPBD M Farid Wajidi, Kabid Kedaruratan dan Logistik Ririanto Eko Putra, unsur Forkopimda, camat, wali nagari, hingga perwakilan OPD terkait.
Satu per satu laporan dibacakan. Dan satu per satu, peta bencana Limapuluh Kota semakin jelas.
HARAU TERENDAM, KELOK SEMBILAN LONGSOR
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD, bencana kali ini tidak datang dari satu titik saja.
Longsor menimpa ruas jalan Sumbar-Riau di kawasan Kelok Sembilan. Ada rumah yang tertimbun longsor. Ada genangan banjir yang merendam sejumlah nagari.
Di Kecamatan Harau, genangan air dilaporkan terjadi di Sarilamak, Koto Tuo, Harau, Batu Balang, Bukik Limbuku, Tarantang, dan Taram.
Di Kecamatan Bukik Barisan, longsor bahkan berdampak pada bangunan SMP Negeri 4 Bukik Barisan.
Di Nagari Situjuah Gadang, material longsor masih menutupi sebagian akses jalan, meskipun masyarakat sudah berupaya membersihkannya dengan tangan. BPBD menilai, alat berat harus segera dikerahkan untuk menuntaskan penanganan.
SUNGAI YANG MENYEMPIT, JEMBATAN YANG TERANCAM PUTUS
Bencana di Limapuluh Kota kali ini juga bercerita tentang sungai-sungai yang sudah tidak lagi mampu menampung air.
Di Nagari Talang Maua, Kecamatan Mungka, sungai butuh segera dinormalisasi. Di kawasan Batang Harau, aliran menyempit menuju Batang Sinamar.
Pendangkalan sungai menjadi ancaman banjir di Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka.
Di Kecamatan Akabiluru, ada empat titik rawan pada jalan penghubung Baru Hampa-Durian Gadang. Kondisinya membutuhkan pembangunan bronjong untuk mencegah kerusakan lebih parah yang berpotensi memutus jembatan penghubung masyarakat.
Di Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, ancamannya lebih personal: dua meter bagian rumah warga dilaporkan berada dalam kondisi rawan terban akibat pengikisan di tepi sungai. Normalisasi aliran dinilai mendesak.
Satu demi satu laporan itu dibacakan, dan satu hal menjadi jelas: bencana ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa.
TIDAK ADA LAGI DANA BTT, KITA SANGAT SULIT
Di tengah rapat yang semakin serius itu, Kalaksa BPBD Limapuluh Kota, Zaimar Hakim, menyampaikan kalimat yang membuat ruangan hening.
Penanganan bencana menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan, ketersediaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan darurat saat ini menjadi persoalan.
“Kondisi anggaran kita dalam efisiensi ini, tidak ada lagi dana BTT (darurat). Kita sangat sulit. Sementara penanganan bencana kita harus dan segera,” kata Zaimar.
Kalimat itu menggambarkan dilema yang kini dihadapi Limapuluh Kota: bencana datang bertubi-tubi, tapi kas untuk penanganan darurat justru menipis.
Padahal, kebutuhan di lapangan tidak bisa menunggu. Normalisasi sungai, pengerahan alat berat, pembangunan bronjong, hingga evakuasi warga — semuanya harus segera.
WABUP: JANGAN SAMPAI ADA KORBAN KARENA KELALAIAN KITA
Mendengar laporan itu, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi.
Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan tidak boleh sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerugian lebih besar.
“Intinya, kita tidak ingin ada korban bencana akibat kelalaian kita,” ujar Ahlul Badrito Resha.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, camat, wali nagari, hingga perangkat jorong aktif melaporkan kondisi wilayah masing-masing. Tidak ada laporan yang dianggap kecil, karena dari laporan kecil itulah bencana besar bisa dicegah.
AKANKAH STATUS TANGGAP DARURAT DITETAPKAN
Satu pertanyaan besar mengemuka dalam rapat itu: apakah Limapuluh Kota akan menetapkan status tanggap darurat bencana?
Status itu bukan sekadar nama. Penetapan status tanggap darurat akan mempercepat penanganan di lapangan, karena berpengaruh pada penggunaan anggaran, pengerahan personel, dan langkah penanganan.
Terkait usulan tersebut, Wabup Ahlul Badrito meminta BPBD segera melakukan kajian berdasarkan indikator dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian berkoordinasi dengan Forkopimda sebelum menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah.
Ia juga meminta Kabid PUPR untuk segera menyiapkan proposal ke BWSS 5 untuk program rehab dan normalisasi sungai.
“Pemerintah daerah juga akan terus melaporkan perkembangan bencana kepada pemerintah pusat guna memperoleh dukungan untuk penanganan kebencanaan di daerah kita,” tutur Wabup Ahlul Badrito.
BERLOMBA DENGAN WAKTU
Rapat itu berakhir. Tapi di Banjalaweh, tanah masih bergerak. Di Harau, air masih menggenang. Di Situjuah Gadang, material longsor masih menutupi jalan.
Bagi warga Limapuluh Kota, yang mereka butuhkan sekarang bukan sekadar rapat. Mereka butuh alat berat yang datang, bronjong yang dibangun, sungai yang dinormalisasi, dan rumah yang kembali aman.
Dan bagi pemerintah daerah, tugasnya kini jelas: berlomba dengan waktu, sebelum bencana berikutnya datang dan sebelum ada korban karena kelalaian. (Benpi)
