RUANGPOLITIK.COM-Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Untuk itu masyarakat tidak mudah percaya atas informasi yang tidak diketahui jelas sumbernya.
Hal ini dikatakan Rumadi menanggapi adanya polemik pro dan kontra atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI -Polri beberapa pekan lalu.
Terlebih, daftar nama-nama penceramah yang dinilai radikal beredar luas di media sosial.
“Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama,” kata Rumadi dalam keterangannya, yang dikutip dari antara, Rabu (9/3/2022).
Rumadi mengaku, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya polemik tersebut. dia meminta masyarakat untuk tidak terpancing kabar itu.
Menurutnya, pernyataan Jokowi terkait penceramah radikal merupakan hal faktual dan bukan mengada-ada.
“Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, dia menuturkan yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat bisa lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah, dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama.
Menurut dia, yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat bisa lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah. Pemerintah meminta semua pihak tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama penceramah.
“Apa yang disampaikan bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama,” jelas Rumadi.
Berita Terkait:
BNPT Sebut Lima Indikator Penceramah Radikal
Sentil Tajam TNI-Polri soal IKN, Jokowi Gelisah?…
Pantau WAG TNI-Polri. Natalius Pigai: Jokowi Takut Dikudeta?
Panglima TNI Angkat Menantu Luhut Panjaitan Jadi Pangkostrad
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan TNI-Polri beserta keluarg tidak bisa bersikap bebas layaknya masyarakat sipil dalam berdemokrasi. Salah satunya, tidak bisa sembarangan mengundang penceramah.
“Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak/ibu yang kerja, tapi yang di rumah juga sama,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
“Hati-hati ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinnya harus sama. Enggak bisa ibu-ibu manggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu,” sambungnya. (Tyo)
Editor: Setiono
(RuPol)
