RUANGPOLITIK.COM-Sejarawan tim naskah akademik Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tak mau berdebat dengan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon. Merespons sejarawan tersebut, Fadli Zon mewanti-wanti tanggung jawab dan moral.
“Harusnya mereka sebagai insan akademis punya keterbukaan untuk diskusi, dialog dan budaya debat. Apalagi sejarawan harus dituntut tanggung jawab ketika menjadi dasar bagi sebuah keputusan politik seperti Keppres,” kata Fadli Zon kepada awak media, Sabtu (5/3/2022).
Fadli Zon menyesalkan, tak sepatutnya sejarawan menghindari diskusi atau debat, sebab bukan budaya akademis tapi budaya feodal. Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 ini pun juga merespons soal menulis buku yang disinggung sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
Berita Terkait:
Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Semakin dalam Cengkeraman Oligarki
Mahfud MD: Perlu Dibuat Lembaga Peradilan Khusus Pemilu
Presiden Jokowi Tetapkan 1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Fadli Zon Bantah Mahfud MD: Jangan Belokkan Sejarah!
“Mereka harus tanggung jawab karena punya dampak nasional. Sejarawan punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Jangan jadi tukang stempel. Berbahaya menghapus sejarah atau membelokkan sejarah,” tegas politisi Partai Gerindra.
Mahfud Izinkan Fadli Debat
Menko Polhukam Mahfud Md mempersilakan Fadli untuk mengajak langsung sejarawan Sri Margana. Menurutnya, Fadli juga bisa langsung mengajak Gubernur DI Yogyakarta untuk ikut berdebat.
“Silakan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY,” tulis Mahfud via akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dipantau RuPol, kemarin.(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
