RUANGPOLITIK.COM-Partai Nasional Demokrat (NasDem) angkat suara terkait pernyataan Wasekjen PKB, Luqman Hakim, yang berharap pemerintah segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan Pemilu 2024 tetap diselenggarakan 14 Februari.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, meminta agar permasalahan penundaan Pemilu 2024 tidak menyeret nama Presiden Joko Widodo
“Jangan tarik-tarik Presiden di polemik ini, karena Presiden saya yakin tidak pernah terlibat urusan penundaan pemilu, polemik ini di mulai dari pernyataan PKB, PAN dan Golkar, silahkan selesaikan sendiri, ibaratnya kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri,” kata Ahmad Ali, kepada RuPol, Sabtu (5/3/2022).
Lebih lanjut, Ahnad Ali pun menilai, pernyataan agar Jokowi-elite politik koalisi pemerintah menggelar forum satu meja juga berbahaya karena bisa membuat publik beranggapan bahwa ide penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 didesain oleh pemerintah.
“Ini berbahaya buat presiden kalau dianggap itu nanti ini desain pemerintah,” ucap Ali.
Berita Terkait:
Respon Tunda Pemilu Nasdem Taat Konstitusi
Alzier Tuding Zulhas Sebarkan Berita Bohong LBP Dalang Tunda Pemilu
JK Bicara Tunda Pemilu Potensi Keributan
Nasdem dan Jusuf Kalla, Jalan Anies Menuju Kursi Presiden
Ia pun menyebut, harapan PKB agar Jokowi-elite politik koalisi pemerintah menggelar forum satu meja tidak memiliki urgensi.
Pasalnya, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR sudah sepakat Pemilu 2024 digelar 14 Februari beberapa waktu lalu.
“Lah apa urgensinya? NasDem, Gerindra, PPP, PDIP tidak pernah punya keinginan itu, terus kenapa ajak kita umumkan itu? Satu-satunya konsensus yang kita pegang hari ini ya kesepakatan pemerintah [dan] DPR untuk selenggarakan pemilu berdasarkan konstitusi, yaitu 14 februari 2024,” paparnya.
Sebelumnya, Luqman berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari.
Pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum satu meja itu antara lain Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.
Sebab, kepastian waktu penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi masyarakat, partai politik, dan pemerintah, mengingat wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi perbincangan dan permasalahan nasional.
“Saya sendiri, sebagai salah satu warga negara Indonesia mengusulkan kesepakatan utama dalam forum satu meja pemimpin bangsa tersebut adalah memastikan pemilu 2024 tetap berjalan tanggal 14 Februari 2024 ,” kata Luqman kepada RuPol, Jumat (4/3/2022). (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
