RUANGPOLITIK.COM-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembayaran ganti rugi tanah proyek pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah selesai sebelum lebaran.
Moeldoko menambahkan pihaknya akan mengutus tim KSP untuk memantau dan mengawasi kelancaran proses pembayaran tersebut.
“Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko saat rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener, di Gedung Bina Graha, Jakarta, dikutip dari siaran pers KSP, Jumat (4/3).
Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah sudah selesai diukur dan sedang masa tunggu 14 hari.
Pemilik 163 bidang tanah ini dipastikan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya dalam proses pemenuhan persyaratan.
Data menunjukkan setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum.
Moeldoko bergerak cepat, pihaknya membentuk dan menugaskan tim hukum KSP untuk memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung.
Harapannya konflik di Wadas ini tak berlarut-larut dan pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai sebuah solusi.
“Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan ‘mudah-mudahan’, karena ini ‘harus’ tertangani,” tegas Moeldoko.
Tak hanya itu, pemerintah dalam hal ini KSP terus berusaha membangun komunikasi, melepaskan sekat-sekat yang ada serta merajut kembali kesatuan-persatuan masyarakat Wadas.
“Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,” ujarnya.
Berita Terkait:
Polemik Pembangunan Bendungan, Pengamat: Ganjar Tak Berpihak Warga Desa Wadas
Naikkan Elektabilitas, Puan Disarankan Terjun Temui Warga Wadas, Purworejo
Kunjungi Desa Wadas. Komisi III: Warga Tolak Penambangan Batu Andesit
Imbas Insiden Desa Wadas Muluskan Anies pada Pilpres 2024?
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jmenekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi pemerintah sebagai bentuk perlndungan. Pembayaran ganti rugi yang menguntungkan masyarakat Wadas menjamin arah proyek Bendungan Wadas di masa mendatang.
“Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana kalau tidak cepat dibayarkan,” kata Ganjar.
Dalam Rapat koordinasi ini selain KSP juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) serta TNI-Polri. (Tyo)
Editor: Setiono
(RuPol)
