RUANGPOLITIK.COM-Wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tengah menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Partai Hanura menantang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap big data yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir menilai bahwa dalih big data yang dikemukakan Cak Imin masih sumir. Oleh karena itu, menurutnya Cak Imin harus bisa membuktikan big data yang ia miliki sebagai dalih untuk menunda Pemilu.
“Jika Cak Imin mengatakan bahwa terdapat 100 juta subjek akun di media sosial di dalam big data yang mana 60 persennya mendukung penundaan pemilu, maka Cak Imin harus mengungkapkan big data-nya siapa?” tutur Inas kepada awak media, kemarin.
Inas menuturkan, penundaan Pemilu justru hanya akan menguntungkan Cak Imin dan kader-kader PKB di jajaran kabinet. Pasalnya, hal itu akan berimbas pada perpanjangan masa jabatan kader-kader PKB yang ada di Kabinet Indonesia Maju.
Berita Terkait:
Lagi, Presiden Jokowi Diminta Segera Bersikap Soal Penundaan Pemilu
Istana Bermain dalam Penundaan Pemilu, Pengamat: Akan Berhadapan dengan Rakyat
Kontroversi Cak Imin. Elektabilitas Rendah, Seteru Dengan PBNU dan Minta Tunda Pemilu
Respon Tunda Pemilu Nasdem Taat Konstitusi
meski demikian, wacana yang disampaikan Cak Imin itu dianggap akan sulit terealisasi. Menurut Inas, Hanura juga menolak wacana tersebut karena bertentangan dengan konstitusi.
“Wacana tetap saja wacana dan sulit untuk diwujudkan karena bertentangan dengan konstitusi NKRI, oleh karena itu Hanura tidak setuju dengan wacana cak Imin tersebut,” paparnya.
Di sisi lain, apabila PKB melalui fraksi di DPR ingin mengamendemen UUD 1945, Inas menilai hal itu bukan perkara mudah. Sebab, belum tentu dua partai besar, PDIP dan Gerindra mau mengikuti arus politik Cak Imin.
“Akan tetapi, apabila Cak Imin melalui fraksi partainya berkeinginan mengamandemen UUD 45, maka jalan terjal yang akan dihadapinya karena belum tentu PDIP dan Gerindra mau ikut-ikutan Cak Imin, pasalnya adalah apa mungkin pak Prabowo menunda naik takhta? Atau apa mungkin Ibu Mega menunda putrinya naik takhta?” tandas Inas.
Sebelumnya, dalam rapat bersama petinggi PKB, Cak Imin mengatakan usulan penundaan pemilu 2024 juga didasari kondisi politik tanah air yang monoton.
Menurutnya, selama ini lembaga survei seolah menggiring opini agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua calon, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Keduanya selalu memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei.
Cak Imin juga membeberkan data ihwal respons masyarakat terhadap wacana penundaan pemilu. Data yang dia paparkan berasal dari dua sumber, yakni hasil survei dan big data di media sosial.(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
