RUANGPOLITIK.COM – Belum lama ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Cak Imin menyebut, alasan ditundanya Pemilu 2024 karena saat ini perekonomian Indonesia belum pulih pasca pandemi Covid-19.
Namun, usulan tersebut menuai pro dan kontra dari kalangan partai politik lainnya. Salah satu yang menolak dengan tegas penundaan Pemilu 2024 yakni PDIP.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tetap berpegang pada konstitusi dan menolak adanya wacana penundaan.
“PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis diterima, Kamis (24/2/2022).
Berita Terkait:
Wacana Penundaan Pemilu 2024, PKS: Kami Konsisten Menolak!
PP Muhammadiyah: Cak Imin dan Zulhas Lihat Langsung Maunya Rakyat
NasDem Tolak Usulan PKB dan PAN soal Penundaan Pemilu 2024
Usul Pemilu 2024 Diundur, Berpotensi Giring Jokowi Langgar Konstitusi
Partai Demokrat pun menolak atas usulan Cak Imin itu. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah dan partai pendukungnya untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh, tanpa memunculkan usulan penundaan Pemilu 2024. Apalagi waktu pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan.
“Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih,” ucap Herzaky, kepada awak media.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, ia mengatakan pihaknya dengan tegas menolak usulan penundaan pemilu 2024. Sebab, dalam konstitusi sudah jelas diatur bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.
“Tentu PKS bukan karena oposisi sendirian tetapi lebih kepada selama ini dalam konstitusi Pemilu diatur lima tahun sekali, maka PKS akan tetap konsisten berjuang dan berusaha sebaiknya pemilu tidam diundur baik itu Pilpres maupun Pileg,” kata Jazuli, saat diwawancarai, di Jakarta, Sabtu (26/02/2022).
Partai NasDem pun menolak penundaan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya memegang teguh konstitusi dan hasil kesepakatan bersama Komisi II DPR dengan pemerintah bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Penetapan [hari pemungutan suara] Pemilu 2024 konsensus bersama pemerintah dan DPR. Jadi, hari ini tidak ada yang harus kita perdebatkan lagi karena Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menetapkan tanggal Pemilu 2024. NasDem berpegang teguh pada konstitusi itu,” ucap Ali.
Akan tetapi, beberapa partai politik pun mendukung usulan untuk menunda Pemilu 2024 satu atau dua tahun kedepan.
Salah satu partai yang mendukung yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu bahwa pihaknya mendukung penuh atas usulan tersebut.
Bahkan, saat ini ia tengah melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membahas penundaan Pemilu 2024, yang nantinya akan disampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
“Berbagai pertimbangan juga masukan-masukan dari masyarakat dan berbagai kalangan kami memutuskan setuju Pemilu 2024 diundur,” kata Zulhas sapaan akrabnya.
“Nanti setelah ini akan bertemu dengan berbagai kalangan untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Dan kita akan komunikasi dengan teman-teman partai koalisi khususnya,” tambahnya.
Partai Golkar pun memberi sinyal kuat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun kedepan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menilai bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden, seiring usulan Cak Imin, bukan hal tabu untuk dibahas. Menurut dia, selagi prosesnya dilakukan secara konstitusional, hal itu sah-sah saja.
“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng dalam keterangannya resmi.
“Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” sambungnya.
Dukungan juga mengalir dari suara PPP, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan pihaknya membuka peluang untuk mengikuti saran dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.
Salah satu alasannya membuka kajian untuk menunda Pemilu 2024 lantaran biaya yang dikeluarkan negara sangat mahal atau besar.
“Kami masih mengkaji usulan itu. Jika melihat anggaran pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 84 T itu besar banget untuk ongkos demokrasi,” tuturnya.
Namun, Partai Gerindra enggan berkomentar terkait polemik penundaan Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tengah fokus terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk melakukan safari politik ke beberapa.
“Saya tidak bisa berkomentar karena memang belum mengikuti wacana itu,” kata Muzani.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah menetapkan tanggal Pemilu yakni 14 febuari 2024.
Namun, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun kedepan.
Ia mengusulkan hal tersebut, karena pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun belakangan ini mengakibatkan stagnasi bahkan penurunan perekonomian nasional. Meskipun, dalam beberapa waktu belakangan ini, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.
”Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu, Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang,” ucap Cak Imin, beberapa waktu lalu. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
