RUANGPOLITIK.COM – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Muti meminta para elite politik bijak dan mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompoknya.
Usulan penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi sorotan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Apalagi, penambahan masa jabatan presiden itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” tandas Abdul Mu’ti seperti dikutip dari akun Instragram pribadinya @abe_mukti, Sabtu (26/2/2022).
Abdul Muti mengimbau agar para elite parpol melihat langsung apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Ketimbang melontarkan wacana dan usulan penundaan Pemilu, dengan klaim hasil survei bahwa publik puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berita Terkait:
PPP Kaji Usulan Cak Imin Tunda Pemilu 2024
PAN Setuju Penundaan Pelaksanan Pemilu 2024
Usulan Tunda Pemilu, KPU: Harus Lewat Amandemen UUD 1945
Cak Imin Minta Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat: Kepemimpinan Jokowi Akan Dianggap Gagal
“Sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka, jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” imbaunya.
Usulan penundaan Pemilu 2024 akan berimplikasi pada perpanjangan masa bhakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri.
“Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” tuturnya.(AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
