Pahala lebih lanjut menguraikan, dalam peraturan perundangan dewasa kini tak ada satupun larangan bagi pegawai pajak untuk memiliki saham di perusahaan. Bagi dia, aturan tersebut hanya berbicara soal kepatutan tanpa pernyataan larangan yang jelas
RUANGPOLITIK.COM —Terkait temuan 134 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang punyai saham di 280 perusahaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan adanya tanda bahaya. Hal ini lantaran celah korupsi terbuka lebar.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menegaskan, pegawai pajak yang mayoritasnya punya perusahaan konsultan pajak sangat rentan terhadap resiko-resiko korupsi. Alasannya karena selama ini pegawai pajak memiliki kaitan erat dengan wajib pajak.
“Kenapa kalau ini (ASN DJP) punya perusahaan konsultan pajak jadi bahaya? Karena kan orang pajak berhubungan dengan wajib pajak. Wajib pajak itu kan berkepentingan membayar sedikit mungkin, petugas pajak atas nama negara dengan wewenangnya harus bisa membuat pungutan pajak maksimum,” ujar Pahala, di Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2023.
Sejatinya, kata dia, pegawai pajak diperbolehkan memiliki saham. Hanya saja, secara kepatutan dia menegaskan langkah tersebut tidak etis dilakukan, mengingat kemungkinan suap dan gratifikasi yang tinggi.
“Boleh, tapi bukannya boleh juga ya. Tapi tidak etis. Tidak etis,” kata Pahala seusai acara Stranas PK di kantor Bappenas, dikutip Jumat, 10 Maret 2023.
Pahala lebih lanjut menguraikan, dalam peraturan perundangan dewasa kini tak ada satupun larangan bagi pegawai pajak untuk memiliki saham di perusahaan. Bagi dia, aturan tersebut hanya berbicara soal kepatutan tanpa pernyataan larangan yang jelas.
“PP di tahun 80 dilarang berbisnis, tapi PP berikutnya itu nggak jelas aturnya. Hanya bilang agar memilih kegiatan yang etis. Sekarang nggak ada (aturan yang melarang),” ujarnya.
Pahala lantas menjelaskan keterangan lanjutan dari ratusan perusahaan yang sahamnya dimiliki pegawai pajak Kemenkeu. Kesemuanya kata dia merupakan perusahaan tertutup yang tidak terdaftar di bursa efek.
Salah satu contoh konkretnya adalah Rafael Alun Trisambodo yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan tersebut.
“Bukan, bukan (perusahaan terbuka). Kalau di bursa kita nggak pusing itu kan bebas investasi. Ini perusahaan tertutup, non-listing. Semua tertutup. Yang terbuka kan bebas mereka boleh dong beli saham. Ini yang tertutup dia jadi pemegang saham,” kata Pahala.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
