Jurnalis Senior bidang Militer, B. J Pasaribu mencermati permintaan itu sangat mungkin diwujudkan dan permintaan Presiden Joko Widodo agar Kementerian Pertahanan dapat menyelaraskan investasi pertahanan dengan mengikuti perkembangan teknologi.
RUANGPOLITIK.COM – Posisi Indonesia hingga kini belum berada dalam tahap pengembangan teknologi maju untuk mempersiapkan perbaharuan alat utama sistem senjata pertahanan – yang diperkirakan usang dalam beberapa tahun mendatang.
Presiden Joko Widodo pernah meminta Kementerian Pertahanan untuk mengalihkan kebijakan dari belanja pertahanan ke investasi pertahanan demi menguasai lompatan teknologi terkini dalam bidang tersebut,saat memberikan sambutan hari ulang tahun TNI, Senin (6/10/2024), di Istana Negara, Jakarta.
Antisipasi Ancaman Kedepan
Jurnalis Senior bidang Militer, B. J Pasaribu mencermati permintaan itu sangat mungkin diwujudkan dan permintaan Presiden Joko Widodo agar Kementerian Pertahanan dapat menyelaraskan investasi pertahanan dengan mengikuti perkembangan teknologi.
“Ya, untuk mengembangkan teknologi serta menghadapi era baru pertahanan, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan harus mampu melakukan lompatan teknologi yang lebih moderen, tukas B. J Pasaribu kepada RuangPolitik.com melalui pesan singkatnya, Selasa (9/4/2024).
B. J Pasaribu menuturkan, berbicara ancaman kedepan maka teknologi militer harus terus berkembang. Sehingga, imbuhnya lagi, pertama tentu tidak boleh ada niat untuk intervensi kepada pihak lain serta kita tetap konsisten untuk menjaga kedaulatan kita.
“Demikian halnya dengan kedaulatan kita itu dijaga sesuai dengan pergerakan teknologi ke depan. Sehingga itu yang sedang kita rancang dan pikirkan untuk itu. Jadi, sedapat mungkin kita lompat ke lompatan yang lebih baik lagi,” harapnya.
“Pertama tentu industri dalam negeri kita genjot. Jadi kalau kita mencari pendanaan dari luar tentu orientasinya adalah kepada industri dalam negeri, dan melalui research di dalam negeri.”
Sebagai catatan, Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian dengan anggaran tertinggi, yakni mencapai Rp117,9 triliun pada tahun 2020.
Sementara, anggaran dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 kementerian tersebut diajukan menerima hingga Rp 136,9 triliun.
Angka itu meningkat 18,76% dari belanja Kemenhan pada tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 115,35 triliun.
Selain itu, B. J Pasaribu mengingatkan, terkait teknologi pertahanan akan menekankan pada kecerdasan buatan dan sistem surveilans, serta bukan pada bidang platform, misalnya kerangka pesawat tempur.
B. J Pasaribu menganggap, Indonesia sudah semestinya mengarahkan pengembangan teknologi ke arah itu.
“Sebagai misal nih pesawat udara, kita sekarang misalnya tahu pesawat yang paling modern seperti F-35, atau F-22 Raptor, atau Sukhoi SU-35, dan seterusnya, anggap itu sebagai senjata modern saat ini dari generasi ke-5. Nah, nanti pada tahun 2045, teknologi-teknologi yang mereka pakai sudah usang. Dan pada saat itu, tidak akan terjadi lagi perubahan teknologi yang secara dramatis mengubah platform,” terangnya.
Penunjukan KSAU Baru Sosok Tepat
B. J Pasaribu menilai penunjukkan Marsekal Madya (Marsdya) Mohammad Tonny Harjono yang baru saja ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat AU.
“Berdasarkan pengalaman dan latar belakangnya, memang orang tepat untuk perkuat AU di bidang organisasi, teknologi dan kesiapan operasi,” tandas B. J Pasaribu.
B. J Pasaribu menambahkan, Tonny memiliki segudang pengalaman di bidang organisasi, pemeliharaan Alutsista dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Ya sudah teruji lantaran dia sempat menjabat sebagai Danlanud Adi Soemarmo Jawa Tengah tahun 2016, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Jakarta tahun 2018.Tidak hanya itu, penerbang tempur lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993 ini juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II,” pungkasnya.(RVO)
Editor: Syafrizal
(RuPol)