Prinsip nomokrasi sendiri mencerminkan pentingnya kedaulatan hukum dalam suatu negara. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan pidato perdana setelah diumumkan sebagai cawapres yang mendampingi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.
RUANGPOLITIK.COM – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menekankan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, demokrasi harus sesuai dengan ketentuan hukum (nomokrasi) untuk mencegah terjadinya anarki atau kekacauan di negara.
Prinsip nomokrasi sendiri mencerminkan pentingnya kedaulatan hukum dalam suatu negara. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan pidato perdana setelah diumumkan sebagai cawapres yang mendampingi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.
“Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi,” Ucap Mahfud.
Mahfud membicarakan pentingnya menjaga keseimbangan antara demokrasi dan hukum untuk menjamin stabilitas pemerintahan.
Jika salah satu elemen tersebut lebih mendominasi dari yang lain, potensi masalah dan kekacauan dapat muncul. Bila dianalogikan sebagai alat penimbang, keseimbangan ini harus dijaga agar pemerintahan tetap stabil.
Ia berpendapat bahwa dalam demokrasi, penting untuk menghormati keberagaman penduduk, termasuk perbedaan ras, suku, budaya dan agama. Di Indonesia yang kaya akan keberagaman ini, sikap menghormati dan toleransi antarindividu sangat penting dalam menjaga demokrasi. Baginya, demokrasi seharusnya memberikan penghargaan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan apapun.
Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menekankan bahwa untuk menjaga stabilitas dalam sistem demokrasi, perhatian terhadap aturan hukum (nomokrasi) juga diperlukan.
Demokrasi, yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, harus sejalan dengan prinsip nomokrasi yang menuntut ketaatan pada aturan hukum.
Demokrasi dan nomokrasi perlu berjalan bersamaan. Tanpa keseimbangan ini, demokrasi tanpa aturan hukum bisa menyebabkan kekacauan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, jika hukum berlaku tanpa adanya demokrasi, keputusan bisa diambil oleh penguasa, kelompok elit, atau individu tertentu.
“Meskipun ada perbedaan, kita semua memperjuangkan hal yang sama. Tidak perlu mempertajam perbedaan di antara kita ketika kita sebenarnya tidak bisa bersatu di semua lini.” Ujar Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menekankan pentingnya berkomitmen untuk mempertahankan sistem demokrasi, bukan sistem lain. Demokrasi telah diuji melalui pemikiran yang mendalam dan pengalaman sejarah Indonesia serta negara-negara lain di dunia.
Mahfud MD juga menyoroti upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045 bersama Ganjar Pranowo. Ia menyatakan, jika ingin mencapai visi untuk membuat Indonesia maju, adil, dan berbudaya dalam rangka menggapai Indonesia Emas 2045, memerlukan beberapa faktor penting.
Hal ini melibatkan kesetiaan pada ideologi negara, kestabilan ekonomi, penegakan hukum yang kuat, sistem politik yang demokratis, semangat gotong royong, dan dorongan untuk bersatu. Mahfud menekankan bahwa memberantas korupsi adalah salah satu hal yang paling penting. Dengan penerapan hukum yang tegas, hal ini akan meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga hak-hak masyarakat.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
