Meskipun begitu, Guspardi menyadari bahwa proses mengubah putusan MK menjadi panduan KPU dalam Pilpres 2024 akan sulit dilakukan karena memerlukan waktu. Saat ini, DPR sedang dalam masa reses.
RUANGPOLITIK.COM – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat dan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden harus berkonsultasi dengan DPR RI, khususnya Komisi II.
Menurut Guspardi, setiap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan ditetapkan harus melalui konsultasi dengan DPR, terutama Komisi II, untuk menghindari potensi masalah hukum.
“Jika KPU tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan langsung mengadopsi keputusan MK ke dalam Peraturan KPU (PKPU), itu berpotensi menciptakan masalah hukum,” kata Guspardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dia memahami bahwa proses konsultasi ini diperlukan karena MK bukan lembaga pembuat undang-undang.
“MK bukan lembaga pembuat undang-undang, yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR bersama Pemerintah,” tambahnya.
Meskipun begitu, Guspardi menyadari bahwa proses mengubah putusan MK menjadi panduan KPU dalam Pilpres 2024 akan sulit dilakukan karena memerlukan waktu. Saat ini, DPR sedang dalam masa reses.
“Jika ini dilakukan melalui revisi undang-undang, itu akan memakan waktu yang lama, termasuk dalam membuat dokumen akademik dan daftar isian masalah,” katanya.
“Kami harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan sebagainya. Tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang singkat ini.”
Sama halnya jika proses adopsi putusan MK menjadi peraturan dilakukan melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Permasalahannya adalah saat ini hari pertama pendaftaran calon presiden, dan berakhir pada tanggal 25 Oktober. Apakah memungkinkan untuk melakukannya? Baik itu dengan Perppu, Perppu juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR,” ujarnya.
Pada Senin (16/10), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
