Dia menambahkan, jika Jokowi dan keluarga kembali ke PDIP, pasti ‘disiksa’, diperlakukan tidak nyaman, dan tidak terhormat.
RUANGPOLITIK.COM – Tekanan publik atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia dan pengalaman sebagai pejabat publik, sebagai syarat capres-cawapres, tidak membuat Jokowi, Gibran dan lebih-lebih Gerindra,untuk membatalkan proyek pemasangan Prabowo-Gibran. Sebab, orang nomor satu di Indonesia itu tidak mengenal istilah mundur.
Soleh Basyari Direktur Eksekutif CSIIS mengatakan, Presiden Jokowi dalam banyak hal juga tampak menikmati tekanan publik. Tak hanya itu, Soleh mengatakan, bukan Jokowi kalau takut kontroversi.
“Bukan Jokowi kalau takut kontroversi. Sikap dan langkah politik mantan Wali Kota Solo ini ditunggu-tunggu publik paska putusan kontrovesi MK,” kata Soleh kepada RuangPolitik.com.
Dia menambahkan, jika Jokowi dan keluarga kembali ke PDIP, pasti ‘disiksa’, diperlakukan tidak nyaman, dan tidak terhormat. Soleh menyebutkan, bila Jokowi melakukan itu sama halnya dengan sudah mengibarkan bendera perlawanan tetapi balik lagi
“To be or not to be, Jokowi tampaknya akan all out melawan dan memenangkan konfrontasi dengan PDIP. Jokowi pasti sangat tahu bahwa dia punya andil membesarkan mayoritas elit PDIP saat ini. Lepas dari konflik akibat sikap politik Jokowi dan PDIP yang kontras, Jokowi tampaknya melihat jalan terbaik untuk melindungi diri paska lengser, adalah jalan politiknya,” jelas Soleh.
Dia mengatakan, saat ini Jokowi tidak memilih jalan sunyi. Sebab, sejumlah hal bisa dihadirkan untuk melihat pilihan jalan ini. Pertama, sejak satu tahun terakhir, Jokowi sibuk cawe-cawe soal capres-cawapres.
Kedua, pada sejumlah cawe-cawenya, Jokowi sering memaksakan skenarionya. Ketiga, koalisi Gerindra PKB yang berusia setahun kemudian bubar, tak bisa lepas dari campur tangan ini. Keempat, sulitnya PDIP menentukan cawapres Ganjar serta, gagalnya Gerindra menjinakkan PKB, kuat beraroma sebagai skenario istana.
“Kelima, menguatnya Gibran sebagai cawapres Prabowo, penempatan kaeseng sebagai ketum PSI serta keputusan kontroversi MK tentang kepala daerah untuk nyapres, adalah sepenggal proyek politik jangka panjang Jokowi. Keenam, dengan sejumlah fakta ini, nyaris mustahil Jokowi lempar handuk dari pencawapresan Gibran dan kembali baik-baik ke kandang banteng,” tutur Soleh. (Okt)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
