Tugas pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota akan dijalankan oleh Bawaslu Provinsi masing-masing wilayahnya sampai anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota periode 2023-2028 dilantik.
RUANGPOLITIK.COM —Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan perintah kepada Bawaslu Provinsi untuk menjalankan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang masa jabatannya telah berakhir.
Perintah ini terkait dengan tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan diatur dalam Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 565/KP.05/K1/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023.
Tugas pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota akan dijalankan oleh Bawaslu Provinsi masing-masing wilayahnya sampai anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota periode 2023-2028 dilantik.
Keputusan ini diambil karena masa jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023 di 514 Kabupaten/Kota telah berakhir.
Langkah ini diambil untuk memastikan kelangsungan tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
Bawaslu RI juga memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI untuk mengeluarkan Surat Sekretariat Jenderal dengan Nomor 1481/KP.05/SJ/08/2023 tentang Fasilitasi Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh pada tanggal 15 Agustus 2023.
Tujuan surat ini adalah untuk memastikan dukungan administrasi dan operasional secara teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas oleh Bawaslu Provinsi berjalan lancar tanpa hambatan.
Selain itu, Bawaslu RI menekankan pengawasannya terhadap Bawaslu Provinsi dalam menjalankan tugas ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan benar, tepat, terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bawaslu tidak hanya melakukan supervisi dan monitoring, tetapi juga memberikan pembinaan agar tidak ada satu pun momen di mana tugas pengawasan yang diamanahkan oleh Undang-Undang kepada Pengawas Pemilu terhenti, di semua tingkatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
