RUANGPOLITIK.COM – Pencantuman nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ada aturan baru, yakni tidak bisa hanya satu suku kata.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
Peraturan yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak saja mengatur jumlah suku kata, namun juga tidak boleh ada singkatan.
Selain itu, nama gelar pendidikan dan keagamaan boleh tercantum dalam dokumen kependudukan tersebut.
Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.
“Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain,” demikian bunyi pasal 5 ayat 3 poin a.
Pada pasal 3, dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
Ketentuan lain, yakni pasal 4 ayat 2, Permendagri juga mengatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Antara lain yakni, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.
Berita terkait:
FDJ Baby Sharon Luncurkan Lagu Baru Berjudul Kelakuan Kaya Bandot
3 Periode Memimpin Sumbar, PKS Diminta Fokus Entaskan Kemiskinan
Tembakan Salvo Iringi Pemakaman Mantan Jubir Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto
Kabar Duka, Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Wafat
Sementara itu, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.
Permendagri Nomor 73/2022 juga mengatur ketentuan pengubahan atau perbaikan nama. Syarat perubahan atau perbaikan nama harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.
“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 4 ayat 4. (ASY)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
