RUANGPOLITIK.COM-Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) tiba-tiba menyebut usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan gagal, meski ia mendukung penundaan itu. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay memberikan tanggapan.
“Saya menangkap bahwa bang Zul ingin menjelaskan tujuan dari pernyataan sebelumnya. Dia tidak mau ada penafsiran yang salah dalam menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan yang banyak diperbincangkan,” ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (13/2/2022).
Dikatakannya, Zulhas ingin semua orang tak saling curiga terkait usulan penundaan pemilu. Pernyataan politik, jelas Saleh, bisa saja tidak sesuai dengan realitanya.
“Bagi bang Zul, sebagai usulan, itu sah saja. Dan tentu, orang boleh memberikan tanggapan dan juga pendapat. Yang tidak boleh, kata bang Zul, perpecahan dan persengketaan,” kata Saleh.
Zulhas, terang Saleh, pernah menyebut amandemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan. Sebab, amandemen hanya dimungkinkan jika ada 2/3 anggota MPR yang menyetujui.
“Bang Zul lalu menambahkan bahwa jika hanya PKB, Golkar dan PAN, tentu tidak mungkin dilakukan amandemen. Apalagi, PDIP, Gerindra, Nasdem, partai dan elemen lain tidak setuju. Secara politik, ya tentu amandemen itu tidak mungkin dilakukan,” tandasnya.
Berita Terkait:
Tunda Pemilu 2024, Yusril Ihza Mahendra: Bisa Timbul Konflik Politik
PAN Setuju Penundaan Pelaksanan Pemilu 2024
NasDem Tolak Usulan PKB dan PAN soal Penundaan Pemilu 2024
Ambisi Luhut Tunda Pemilu 2024 dan Perpanjangan Jabatan Presiden
Sebelumnya, Zulhas pernah menyatakan setuju atas usulan penundaan Pemilu 2024. Namun dia yakin usulan penundaan itu akan gagal
Hal ini dikatakan Zulhas saat menghadiri kegiatan di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3/2022). Zulhas awalnya menyampaikan syarat agar pemilu itu ditunda.
“Nah, sekarang kita berbangsa bernegara. Apa mungkin amandemen, apa mungkin dekrit, apa mungkin konsensus, menurut saya tak mungkin,” ujar Zulhas.
“Karena PDI sudah punya capres, Golkar sudah punya capres, Gerindra sudah punya capres, PKB sudah punya capres, Demokrat begitu, yang lain juga begitu,” tutupnya. (KRN)
Editor: Andre
(RuPol)
