RUANGPOLITIK.COM-Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) membuktikan terkait klaim yang ia sampaikan ke publik mengenai sebagaian kader partai menginginkan pemilu 2024 ditunda.
Sebab, klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil lembaga survei yang kredibel, yang mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda.
“Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Sabtu (12/03/2022).
Lebih lanjut, ia menilai, pernyataan tersebut terkesan aneh bila LBP tiba-tiba menjadi juru bicara partai politik. Akan tetapi, justru partai politik itu menolak atas klaim yang dilontarkan LBP.
“Banyak pihak mempertanyakan motivasi LBP menyampaikan klaim tersebut. Pertanyaan tersebut semakin menguat mengingat adanya spekulasi keterlibatan istana dalam penundaan pemilu 2024,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin pun meminta kepada seluruh elite negeri jangan bermain api terkait pemundaan pemilu 2024. Sebab, dengan sendirinya akan membuat perpolitikan di tanah air semakin gaduh. Hal itu justru akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Berita Terkait:
Hanura Tantang Cak Imin Ungkap Big Data
Cak Imin Cari Keuntungan Dibalik Kontroversi Menag Yaqut
Pengamat: Cak Imin Tunjukan Sikap Berseberangan dengan Pemerintah
Wacana Tunda Pemilu, Cak Imin Lempar Bola Panas ke Jokowi
“Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya,” ujarnya.
“Benturan kepentingan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di tanah air semakin tidak menentu. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI,” tutup Jamiluddin.(AFI)
Editor: Setiono
(RuPol)
