RUANGPOLITIK.COM –Pro kontra terhadap wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di partai koalisi pemerintahan menunjukan adanya keretakan dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan Presiden Jokowi harus segera memanggil para ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menyatukan suara.
“Jika barisan partai koalisi masih ada suara dan sikap berbeda, maka reshuffle kabinet perlu diajukan agar barisan partai koalisi tetap mematuhi arahan dan sikap dari pemerintah,” kata Efriza, kepada RuPol, Jumat (11/03/2022).
Lebih lanjut, Efriza menyebut, reshuffle kabinet perlu diajukann agar barisan partai koalisi tetap mematuhi arahan dan sikap dari pemerintah.
Reshuffle kabinet bisa dilakukan dengan motif politik berupa pergeseran posisi menteri, maupun pengurangan kursi di kabinet dari partai politik yang tak lagi seirama dengan pemerintah.
“Lebih baik koalisi kecil tetapi beriringan dalam pemikiran, suara, dan sikap antara pemerintah dan partai-partai politik pendukung pemerintahan,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai, jika permasalahan ini terus berlarut-larut masyarakat akan merasa koalisi pemerintahan lebih sibuk dengan kegaduhan politik dibandingkan bekerja untuk masyarakat.
Berita Terkait:
Usul Tunda Pemilu, Cak Imin Tetap Safari Politik
Kontroversi Cak Imin. Elektabilitas Rendah, Seteru Dengan PBNU dan Minta Tunda...
NasDem Tepis Pertemuan Dengan Ketum Golkar Bahas Soal Penundaan Pemilu 2024
PDIP Tanggapi soal Gibran dan Risma Masuk Bursa Pilgub DKI Jakarta
“Popularitas dan elektabilitas pemerintah cenderung akan terjun bebas,” ucap Efriza.
Sebagai informasi, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
Dari usulan tersebut, beberapa partai, seperti PAN dan Golkar mendukung penundaan pemilu. Sementara partai koalisi lainnya, PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan tegas menolak wacana tersebut. Khusus PPP tampaknya masih melihat arah angin politik. (AFI)
Editor: Setiono
(RuPol)
