RUANGPOLITIK.COM – Wacana perubahan nama dan status Propinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) yang sempat mengapung pada awal tahun 2021 kemarin, akhir-akhir ini tidak lagi menggema.
Menurut Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, John Kenedy Azis, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat.
“Saya pribadi sangat mendukung wacana ini, tapi jangan hanya di tataran elit saja. Harus menyasar sampai ke tengah-tengah masyarakat di kampung,” ujarnya kepada RUANGPOLITIK.COM, Ahad (05/12/2021).
Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar itu juga menyebutkan, sosialisasi wacana ini kurang sekali, sehingga tidak menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat di kampung.
“Ada istilah Ota Lapau di masyarakat Minang. Semua isu-isu apapun pasti dibicarakan disitu. Tapi sepanjang saya bolak balik ke kampung, wacana ini belum menjadi topik di lapau-lapau, itu artinya wacana ini belum sampai ke masyarakat,” sambungnya.
Baca juga:
Anggota DPR Cecar Soal ‘Kemenag Hadiah NU’. John Kenedy: Saya Bisa Bintitan Pak Menteri!
Kalau ingin wacana itu terwujud, menurutnya panitia yang tergabung dalam Badan Persiapan Propinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2 DIM) harus melibatkan banyak pihak, terutama merangkul tokoh-tokoh di kampung agar sosialisasinya lebih cepat.
“Saya setiap reses sudah mencoba juga (sosialisasi) atau sekedar bertanya ke masyarakat. Namun ini merupakan kerja besar. Harus melibatkan banyak pihak. Saya insya Allah siap, libatkan tokoh-tokoh di kampung, di nagari-nagari. Harus dijadikan (wacana DIM) ini jadi topik untuk di lapau-lapau di kampung,” tutup Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Sebelumnya diketahui Tim Kerja BP2 DIM telah menyelesaikan Naskah Akademik (NA) tentang Daerah Istimewa Minangkabau ini dan sudah dimasukkan ke DPR RI melalui Komisi II pada bulan Maret 2021 lalu.
Wacana ini sendiri sudah mulai mencuat sejak tahun 2014 lalu, banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang sudah menyatakan dukungannya, namun dukungan tersebut tidaklah cukup, tanpa adanya semangat yang muncul langsung dari masyarakat.
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
