RUANGPOLITIK.COM-Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkap, kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng diduga bentuk urunan dana untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024.
Dalam cuitannya di media sosial twitter, Masinton Pasaribu mengatakan korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta Kejaksaan Agung terus melakukan penyidikan kasus izin ekspor minyak goreng.
Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan tidak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi ekspor bahan minyak goreng, meski sudah ada empat tersangka yang ditetapkan.
Berita Terkait:
Terkait Mafia Minyak Goreng, Hakim Tolak Praperadilan MAKI
Guru Besar UI: Ada “Beking” Mafia Minyak Goreng
Tegas! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April 2022
DPR: Menperin Jangan Takut Hadapi Ancaman Pengusaha Minyak Goreng
Kejaksan Agung menyatakan kemungkinan bertambahnya tersangka baru, masih terbuka lebar.
Kejaksaan Agung, kini tengah mendalami dampak kerugian perekonomian, dalam kasus yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan tiga bos perusahaan minyak swasta ini.
Respons PKB
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sebut cuitan Masinton Pasaribu ihwal melawan oligarki kapital hanyalah sebuah sensasi belaka.
Menurutnya, dalam cuitan itu, tidak ada bukti dan data yang valid.
“Sepanjang tidak ada bukti yang valid maka twit Pak Masinton hanyalah hoax dan sensasi saja. Ibaratnya menepuk rumput untuk menangkap ular,” ujarnya kepada wartawan kepada awak media kemarin.
Berikut cuitan akun Twitter @Masinton yang dicuitkan pada Kamis (20/4/2022) lalu: “Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!”
Jazilul Fawaid mengatakan Masinton Pasaribu tidak boleh tebang pilih, apalagi takut dengan mafia dan oligarki.
Ia mau Masinton untuk langsung menyebut nama dan data sebagai bukti.
“Sebut saja bukti dan perusahaannya. Kejar, tangkap, dan adili siapapun yang menyengsarakan rakyat,” tambah Jazilul.
Namun di satu sisi, selain sensasi, mungkin bisa saja ada pihak yang memang disasar oleh Masinton melalui cuitannya, lanjut Jazilul.
Hanya saja menurutnya, Masinton takut menyebut nama dan masih punya sedikit bukti.
Cak Imin Mengaku Tak Pernah Dengar
Sebagai satu di antara beberapa pihak pengusul penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tidak pernah mendengar isu tersebut.
“Ya, sebagai saya yang ngusulin (tunda Pemilu) saya enggak pernah dengar itu,” tutur Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).
“Artinya sudah tidak ada lagi diskusi itu kan. Namanya diskusi saja kemarin,” pungkas Wakil Ketua DPR RI.(BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
