RUANGPOLITIK.COM-Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyindir soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024 yang belakangan kerap dihembuskan oleh pihak penguasa.
Berkaca pada pengalamannya sebagai presiden, SBY meminta para kadernya terus memperjuangkan agar wacana tersebut tak terlaksana.
“Nilai-nilai utama demokrasi seperti supremasi, konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, serta check and balances itu nilai yang penting dijaga. Ketika saya mengemban amanah sebagai presiden, saya sangat sadar dan mengerti bahwa kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas. Artinya dibatasi,” papar SBY dalam acara Malam Silahturahmi dan Kontemplasi Partai Demokrat di di Hotel Sultan, Jakarta semalam.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan bahwa kekuasaan memang merupakan hal yang sangat menggoda. Namun, menurut dia, konstitusi sudah jelas membatasi jabatan presiden hanya dua periode.
Berita Terkait:
Disandingkan dengan Anies, AHY: Saya Fokus Cari Tiket Koalisi Dulu
Hadiri Fajar Paskah, Anies Harap Persatuan di Jakarta Makin Kuat
Sebut Kejayaan SBY dan JK, Pengamat: ‘Daya Ledak’ Duet Anies-AHY Usung Perubahan
Survey Capres 2024 SPIN, Prabowo Unggul Jauh Atas Ganjar dan Anies
“Untuk itu, pemimpin, penguasa yang lupa turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya dan pada akhirnya mereka juga akan turun, tapi tanpa penghormatan,” ujarnya di acara yang sama.
Isu penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi 3 periode kerap dihembuskan oleh pihak pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat menyebutkan dunia usaha menghendaki agar pemilu diundur hingga 2027.
Tiga ketua umum partai koalisi pemerintahan juga menyuarakan hal yang sama. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (PAN). Mereka juga menggembar-gemborkan penundaan pemilu.
Belakangan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan mendukung wacana tersebut. Sama seperti Muhaimin, Luhut mengklaim memiliki hasil analisa big data yang menyebutkan bahwa 110 juta warga net Indonesia mendukung penundaan pemilu. Akan tetapi Luhut terus menolak untuk membuka data yang dia maksudkan.
Setelah mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden Jokowi belakangan meminta para menterinya agar tak lagi menyuarakan wacana penundaan pemilu. Dia menegaskan bahwa Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
AHY mengapresiasi pernyataan Jokowi tersebut. Akan tetapi dia menyayangkan Jokowi tak sejak awal menyuarakan hal tersebut.
“Tapi yang disayangkan, mengapa penjelasan semacam itu baru muncul setelah timbul kegelisahan, keresahan bahkan kemarahan dan kekisruhan rakyat di sana-sini. Sekali lagi, ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan seharusnya energi bangsa ini difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi,” tutur AHY.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
