Dwikorita pun meyakini krisis pangan bisa menimpa negara mana pun dengan dampak pada kegagalan hasil panen.
RUANGPOLITIK.COM —Ancaman krisis pangan di berbagai belahan dunia adalah hal yang harus diwaspadai secara serius. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati membeberkan bukti laporan suhu bumi yang semakin panas.
BMKG menyuarakan pesan imbauan terkait ancaman krisis pangan yang sangat mungkin menjadi kenyataan, terlebih dengan suhu bumi yang terus menerus meningkat.
Angka kenaikan suhu bumi memang terlihat kecil, yakni 1,2 derajat Celsius, tetapi banyak fenomena alam ekstrem yang sudah terjadi di berbagai belahan dunia.
“Suhu atau temperatur bumi secara global sedang naik 1,2 derajat Celsius. Angka dapat dipandang sebagai angka yang kecil, padahal itu adalah angka besar dan mematikan,” ujar Dwikorita Karnawati dikutip Jumat, 7 Juli 2023.
Dwikorita pun meyakini krisis pangan bisa menimpa negara mana pun dengan dampak pada kegagalan hasil panen.
Ketahanan pangan Indonesia, salah satu yang harus disikapi dengan serius dari perubahan iklim ekstrem itu.
Dalam hal ini, Organisasi Pangan Dunia (FAO) sempat memprediksi krisis pangan akan terjadi pada tahun 2050.
Di laporan FAO, krisis pangan akan mudah mendatangi negara-negara mana pun yang tidak memiliki langkah tegas terkait penanganan krisis iklim.
“Jika ketahanan pangan negara-negara di dunia lemah, maka akan terjadi bencana kelaparan akibat jumlah produksi pangan yang terus menurun dan jumlah penduduk dunia semakin meningkat, menembus angka 10 miliar,” ujarnya menambahkan.
Dwikorita juga menyinggung sikap abai yang diperlihatkan kebanyakan masyarakat terkait ancaman perubahan iklim dan krisis pangan itu. Mereka pasti adalah pihak yang percaya sumber daya alam Indonesia masih cukup melimpah untuk terus memproduksi pertanian sepanjang tahun.
Akan tetapi yang terjadi, perubahan iklim global yang tidak diantisipasi akan membuat Indonesia berada dalam masalah besar pada tahun 2050.
Untuk saat ini, Indonesia sudah menelan kerugian ekonomi sebesar Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim, setidaknya sepanjang tahun 2020-2024.
Sedangkan, kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024 masih dapat dicegah, jika kebijakan ketahanan iklim menjadi prioritas yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
