RUANGPOLITIK.COM-Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan tiga pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Senin (4/4/2022).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI mencecar ketiga pembantu presiden terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya,” kata perwakilan fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam rapat.
Menurutnya, sebagai pembantu presiden, ketiganya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan duduk perkara dan sikap Istana terkait wacana tersebut.
Berita Terkait:
Survey SMRC: Hanya 5 Persen Publik Dukung Ide Presiden Tiga Periode
Kelompok Pragmatis dan Oportunis Dukung Tiga Periode
Deklarasi Tiga Periode, Relawan: Apdesi Jerumuskan Jokowi
Pro Apdesi, Tito Bilang Silatnas Dukung Jokowi 3 Periode Bukan Politik
Pertanyaan serupa juga disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ichsan Yunus. Ia mempertanyakan sikap Mensesneg Pratikno terhadap wacana presiden tiga periode.
Terutama, klaim Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menginginkan Jokowi kembali menjabat.
“Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua,” kata Ichsan.
Kemudian, Anggota Komisi II DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan agar segala kegiatan yang menyangkut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tak ada ikut campur lembaga di lingkaran Istana.
Sebab, wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, ia berharap agar usulan tersebut cukup menjadi wacana elit yang menjadi keputusan para pimpinan partai politik.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan (Pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” ucap Mardani.
Usai dicecar pertanyaan tersebut, ketiga pembantu presiden angkat suara menjelaskan terkait sejumlah wacana itu.
Mensesneg Pratikno menjawab soal deklarasi Apdesi agar Jokowi lanjut tiga periode. Dia mengaku tak tahu menahu soal deklarasi tersebut.
Ia menyebut, seruan agar Jokowi lanjut tiga periode itu disampaikan usai rombongan Presiden keluar atau meninggalkan acara pada Selasa (29/3/2022) lalu itu.
“Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami,” jelas Pratikno.
Sementara, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP untuk mendanai kegiatan terkait wacana tiga periode.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak ikut campur dalam wacana tersebut sebab berada di luar kewenangan. Menurut Pramono, Jokowi telah empat kali merespon isu itu, dan menegaskan bahwa Jokowi menolak.
“Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” tegas Pramono. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
