RUANGPOLITIK.COM-Gerakan Transformasi Indonesia (GET One) yang mengusung pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Indonesia lebih baik, semakin melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia.
Setelah membentuk kepengurusan di beberapa propinsi, Dewan Koordinator Nasional (DKN) GET One kembali mengukuhkan Dewan Koordinator Wilayah (DKW) GET One Propinsi Riau, Minggu (27/3/2022)).
Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum GET One Lukman Edy menyampaikan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
“Mengenai wacana atau isu penundaan pemilu yang lagi hangat, GET One sendiri sudah mengambil sikap. Karena dengan semakin membesarnya GET One, banyak juga yang sudah menanti apa sikap dari GET one terhadap isu tersebut,” ujarnya dalam sambutan pada acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru tersebut.
Sebagai kelompok yang berawal dari komunitas yang terpikat dengan visi transformasi Erick Thohir, menurut Lukman Edy, GET One juga telah disebut sebagai relawan Erick Thohir untuk Calon Presiden (Capres 2024).
“Memang aspirasi untuk Pak Erick maju pada konstetasi Pilpres 2024 terus menguat, tapi saat ini kita belum bicara itu. Itu seiring sikap kita tentang wacana tunda pemilu tersebut, dimana kita tegak lurus dengan konstitusi,” paparnya.
Berita Terkait:
Pengamat: Lobi Luhut Tidak akan Mengubah Sikap Puan
Ekonomi Membaik atau Memburuk, Rakyat Tolak Penundaan Pemilu
Tunda Pemilu, Cak Imin: Itu Usulan Pribadi Saya Bukan Dari Luhut
Penundaan Pemilu Bisa Terjadi, PDIP Harus Tegas Menolak
Pertama, menurut politisi senior tersebut adalah mendukung konstitusi, yang saat ini menyatakan pemilu pada tahun 2024.
“Kalau menurut konstitusi itu kan 2024, kita tegak lurus. Tapi kalau ditunda menjadi 2027 dengan cara yang konstitusional, maka GET One tetap mendukung penuh. Ini untuk menjawab semua pertanyaan yang datang ke kami,” lanjut mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu tersebut.
Lukman juga berpesan kepada seluruh pengurus dan kader GET One untuk tetap patuh dengan konstitusi, serta menunggu arahan dari Kornas GET One pusat.
“Kita masih menunggu dan saya perintahkan untuk pengurus dan seluruh kader agar tetap tenang, tidak ikut-ikutan dengan situasi politik. Jika pemerintah bersama parlemen atau MPR RI memutuskan untuk amandemen undang-undang, maka kita tetap patuh dan siap melaksanakan sesuai konstitusi itu nantinya,” pungkasnya. (ASY)
Editor: Andre
(RuPol)
