RUANGPOLITIK.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan transaksi ekspor emas batangan yang telah ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senilai Rp 189 triliun.
Mahfud mengatakan tindak lanjut oleh Kementerian Keuangan yang sudah sampai tahapan proses hukum itu menandakan sudah adanya bukti tindak pidana asal dari kasus itu. Maka kini tinggal ditelusuri dugaan tindak pidana pencucian uangnya (TPPU).
“Jadi kalau sudah ada yang inkrah. Sebagai sebuah kesalahan tentu itu kemudian menjadi tindak pidana asal yang TPPU nya harus dicari,” kata Mahfud dikutip dari keterangan videonya, Kamis (13/4/2023).
Mahfud mengungkapkan, sesuai penjelasan Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat umum kala itu, telah disebutkan transaksi Rp 189 triliun yang diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK pada 2016 itu telah memasuki proses hukum.
Putusan akhir oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali (PK) menyatakan pelaku perseorangan yang terlibat dalam kasus itu dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sedangkan pelaku korporasi terbukti bersalah.
Korporasi yang disebut sebagai PT X itu lalu dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta. Namun, perlu diketahui, ekspor emas batangan yang bermasalah fan telah diungkap Ditjen Bea Cukai itu seberat 218 kilogram dengan nilai US$ 6,8 juta.
“Pelaku perseorangan sampai putusan di tingkat PK di mana dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan untuk pelaku korporasi dinyatakan bersalah dan sudah inkrah,” ucap Mahfud.
Karena sudah adanya keputusan yang inkrah, Mahfud berujar, Komite TPPU akan membentuk satgas untuk mendalami kasus hukum yang telah diketahui tindak pidana asalnya itu. Maka, tim gabungan atau satgas akan memulai penelusuran dari kasus itu untuk mengungkap secara keseluruhan transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.
“Oleh sebab itu satgas akan memprioritaskan untuk meneliti LHP senilai Rp 189 triliun. Ini untuk memastikan apakah proses hukum terhadap pelaku tersebut berhubungan dengan LHP yang kami kirimkan atau LHP lainnya,” tutur Mahfud.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, seusai proses penangkapan dan peradilan, Bea Cukai bersama dengan PPATK sebetulnya telah melakukan pendalaman (case-building), atas perusahaan-perusahaan terkait atau yang berafiliasi dan melakukan pengetatan dan pengawasan impor emas melalui jalur merah.
“Artinya kalau jalur merah harus dibuka semua bahwa barangnya sama dengan dokumen impor barang,” paparnya.
Adapun, menurut Sri Mulyani penyampaian surat SR-205 yang berisi transaksi Rp 189 triliun dilakukan PPATK kepada Bea Cukai pada Mei 2020 atas beberapa wajib pajak badan dan orang pribadi.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
