RUANGPOLITIK.COM — Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT di Makassar, atas dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022.
Salah satu proyek yang masuk dalam dugaan suap itu adalah jalur kereta Makassar-Parepare yang baru diresmikan Jokowi pada Maret 2023.
“Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung KPK, Kamis (13/4/2023).
Atas insiden ini, Presiden Joko Widodo memberi respon atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait proyek pemeliharaan jalur kereta api yang ia resmikan.
Jokowi mengatakan pemerintah selalu melakukan pengawasan di lapangan. Namun, masih ada pelanggaran yang terjadi.
“Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah, biasa kan proyek yang besar, tetapi kenapa itu terus kita kontrol di lapangan,” kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Dia mengatakan pemerintah akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, akan semakin banyak pelanggaran jika pengawasan tak dilakukan.
“Kita ini hampir tiap hari lho ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah. Apalagi tidak?” tukasnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 tersangka setelah OTT. Enam tersangka berstatus penerima suap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Adapun empat tersangka lainnya berstatus pemberi suap, yaitu DIN, MUH, YOS, dan PAR.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
