RUANGPOLITIK.COM — DPRD Pematang Siantar memakzulkan atau memberhentikan Susanti Dewayani sebagai Wali Kota Pematang Siantar buntut dari persoalan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukannya.
Menanggapi hal itu, Susanti menyebut pemberhentian itu tidak relevan dilakukan. Dalam keterangannya, Selasa (21/3/2023), Susanti menjelaskan persoalan pelantikan ASN itu sudah dalam proses penyelesaian antara Pemkot Pematang Siantar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Susanti menyebut pihaknya sudah dipanggil dan mengklarifikasi persoalan itu sebanyak dua kali. Kemudian, dari proses itu, dirinya kemudian mengambil langkah untuk mengembalikan jabatan sejumlah pejabat yang pernah dia ganti.
“Dapat kami sampaikan, usulan anggota DPRD Kota Pematang Siantar tidak relevan diajukan karena permasalahan pengangkatan PNS dalam jabatan tersebut telah dalam penyelesaian dari BKN,” jelas Susanti.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Pematang Siantar mengeluarkan putusan untuk memberhentikan Susanti Dewayani. Keputusan itu diambil karena dugaan pelanggaran yang dilakukan Susanti dengan mengganti ASN.
“Iya (pemberhentian Susanti menjadi Wali Kota Pematang Siantar). (Karena) pelantikan 88 ASN sama dokumen palsu,” kata salah seorang anggota DPRD Pematang Siantar dari Fraksi Golkar, Lulu Carey Gorga Purba.
Pelanggaran yang dimaksud adalah Susanti melantik pejabat di usia kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pematang Siantar yang belum enam bulan. Hal ini dinilai melanggar aturan perundang-undangan.
Lulu mengatakan paripurna pemberhentian Susanti digelar Senin (20/3) kemarin. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Susanti.
“Udah dua bulan pansusnya. Dari 30 anggota dewan, 27 setuju (pemberhentian), 2 menolak (dari Fraksi PAN), 1 nggak hadir karena berduka, orang tuanya meninggal,” jelasnya.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
