JAKARTA, Rupol — Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi. Ia meminta pemerintah memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban serta penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 terjadi sekitar pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.
BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa tersebut. Namun, peringatan itu kemudian dinyatakan berakhir.
“Kami menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak. Dalam situasi seperti ini, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Matindas.
DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu meminta BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan segera bergerak memastikan operasi pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat, serta pemenuhan kebutuhan dasar berjalan secara simultan.
Menurut Matindas, beberapa jam pertama setelah gempa merupakan masa yang sangat menentukan. Kecepatan respons diperlukan untuk menyelamatkan korban yang kemungkinan masih tertimbun reruntuhan atau terjebak di dalam bangunan.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera memetakan dan mengidentifikasi wilayah yang terisolasi, terutama daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi, maupun terputusnya akses transportasi.
Selain pencarian korban, Matindas menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Bantuan harus mencakup air bersih, pangan, layanan kesehatan, tempat pengungsian, sanitasi, hingga dukungan psikososial sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya juga harus mendapat perhatian khusus. Kami meminta Kemensos menyalurkan bantuan kebencanaan, baik santunan kepada korban maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” katanya.
Matindas juga mengingatkan pemerintah agar distribusi bantuan tidak hanya terfokus pada wilayah yang mudah dijangkau.
“Pemerintah harus memastikan distribusi bantuan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan wilayah yang aksesnya terputus,” tambah legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun satu data kebencanaan yang terintegrasi. Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai jumlah korban, kerusakan bangunan, kebutuhan pengungsi, hingga distribusi bantuan dapat dikelola secara akurat dan tidak menimbulkan perbedaan data antarlembaga.
“Dalam kondisi bencana, data yang cepat, akurat dan terintegrasi menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan serta penyaluran bantuan. Jangan sampai ada masyarakat terdampak yang terlewat karena persoalan pendataan,” pungkasnya.
