RUANGPOLITIK.COM — Usulan merubah sistem regulasi di pemerintahan agar jabatan Gubernur dihapus dan dianggap tak terlalu memberi manfaat secara mengagetkan disampaikan oleh politisi PKB.
Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur di Indonesia dihapus. Sebab, dia menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional.
“PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada suatu hari. Karena enggak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan, banyak sekali evaluasi,” kata Cak Imin saat acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).
Menanggapi usulan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku enggan berkomentar soal usulan penghapusan jabatan gubernur.
Usulan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin itu.
“Saya enggak bisa punya komentar. Nanti malah jadi masalah. Saya tidak mau terpancing hal-hal seperti itu,” katanya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (31/1/2023).
Namun demikian, Sri Sultan HB X pun beranggapan, penghapusan jabatan gubernur adalah wewenang pemerintah pusat.
“Terserah pemerintah pusat bukan Cak Imin. Terserah pemerintah pusat aja. Terserah undang-undang. Bunyi undang-undang Keistimewaan,” katanya.
Muhaimin yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.
Salah satu alasannya adalah menyuburkan politik yang pragmatis dan money politic.
“Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. 24 jam, ini sistem yang melelahkan. Apalagi di pemilu sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih,” ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Cak Imin juga menilai anggaran untuk gubernur terlalu besar. Padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif. Anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat,” katanya.
“Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur,” ujar Muhaimin.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
