JAKARTA — Wacana penggabungan lembaga pemantau meteorologi dengan sektor geologi yang mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan sistem kebencanaan mendapat catatan dari DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, meminta pemerintah tidak menjadikan penggabungan kelembagaan sebagai tujuan utama. Menurutnya, yang lebih mendesak adalah memastikan integrasi data dan sistem peringatan dini bencana berjalan efektif.
Sofwan menilai sektor meteorologi dan geologi memiliki karakteristik tugas yang berbeda. Karena itu, perubahan struktur kelembagaan perlu didahului kajian mendalam agar tidak mengganggu fungsi masing-masing institusi.
“Yang terpenting bukan sekadar menggabungkan dua pihak, melainkan memastikan integrasi data berjalan baik, peringatan dini bekerja lebih cepat, dan masyarakat terlindungi secara maksimal,” ujar Sofwan dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Jangan Sampai Fungsi Geologi Tereduksi
Sofwan mengingatkan bahwa pekerjaan sektor geologi tidak hanya berkaitan dengan mitigasi bencana. Di dalamnya terdapat berbagai fungsi lain, seperti pemetaan sumber daya mineral, kajian kebumian serta pengelolaan dan pemantauan air tanah.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu berhati-hati jika ingin melakukan penataan ulang kelembagaan.
“Wacana menyatukan kedua pihak ini jangan dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu ada kajian yang matang dan mendalam mengingat adanya cakupan tugas lain yang juga berjalan,” katanya.
Jika efisiensi kelembagaan tetap menjadi pilihan pemerintah, Sofwan menyarankan agar penataan dilakukan secara lebih spesifik pada unit yang memang berkaitan langsung dengan kebencanaan geologi.
“Jika pun ada unit yang harus dilebur menjadi satu, sebaiknya difokuskan pada unit kerja yang secara spesifik menangani kebencanaan geologi, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),” jelasnya.
Belajar dari Sistem Negara Lain
Sofwan juga membandingkan sistem pemantauan kebencanaan di sejumlah negara. Ia menyebut Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Selandia Baru tetap memiliki pemisahan fungsi antara pemantauan cuaca dan kajian geologi.
Di Amerika Serikat, misalnya, United States Geological Survey (USGS) berfokus pada kajian daratan dan kebumian, sementara National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menangani atmosfer dan lautan.
Menurut Sofwan, pola tersebut menunjukkan bahwa pemisahan kelembagaan tidak selalu menjadi hambatan untuk membangun sistem kebencanaan yang terintegrasi.
Ia menyebut model yang lebih mendekati gagasan penggabungan tersebut justru dapat ditemukan di Filipina.
Integrasi Data Jadi Kunci
Meski memberikan sejumlah catatan, Sofwan tidak menolak upaya pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi bencana.
Menurutnya, momentum tersebut justru dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem mitigasi bencana nasional yang lebih terintegrasi.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan informasi kebencanaan yang dapat diterima secara cepat dan mudah dipahami, mulai dari potensi gempa bumi, erupsi gunung api hingga cuaca ekstrem.
“Setiap perubahan kelembagaan harus menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi mengenai potensi gempa, erupsi, hingga cuaca ekstrem harus dapat diterjemahkan menjadi peringatan dini yang cepat, akurat, dan mudah dipahami,” ujarnya.
Sofwan menegaskan, ukuran keberhasilan pembenahan sistem kebencanaan bukan terletak pada ada atau tidaknya penggabungan lembaga, melainkan pada seberapa efektif pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dengan demikian, integrasi data, kecepatan peringatan dini dan koordinasi antarlembaga dinilai lebih penting untuk dipastikan sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait perubahan struktur kelembagaan.
