RUANGPOLITIK.COM — Situasi panas menjelang Pemilu 2024 tak dipungkiri kian terasa. Saling lempar argumen dan kritikan antar elit parpol, menjadi ‘persinggungann konflik’ yang tak bisa dielakkan. Termasuk dengan capres Anies Baswedan yang kerap merasa kurang memiliki keleluasaan dalam bernarasi.
Ungkapan Anies terkait kebebasan berpendapat dan kritik yang sangat penting bagi Demokrasi disampaikannya dalam diskusi bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu.
“Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat, kan nggak ada, coba kasih contoh 100% sependapat,” kata Anies Baswedan, Sabtu (17/12).
Anies lalu menyinggung pemerintah saat ini yang cenderung mematikan kritik tersebut. Dia mengaku heran lantaran kritik itu sesungguhnya edukasi publik, selama bukan hoax dan ujaran kebencian.
“Nah kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education, ada selama-nya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa, toh ada yang setuju juga,” jelas Anies.
Lebih jauh, Anies menjelaskan dalam berpolitik pasti ada pihak yang tidak sependapat. Dia mengaku tidak panik ketika hal itu terjadi.
“Pasti ada yang tidak sependapat, pasti ada yang tidak sependapat sekali, itu perjalanan sejarah ratusan tahun, terus kita ketika lihat ada yang tidak sependapat terus ‘waduh-waduh panik’, nggak, dari dulu begini kok. Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi, itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? ke publik,” ucapnya.
Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu.
“Bayangkan coba nih, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik, kan kalau dikritik harus jawab ya kan? Berarti tim kita harus beri penjelasan, penjelasan A, penjelasan B, terus yang diuntungkan dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik. Sekarang publik nih, misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik, kemudian dikritik, setelah dikritik dijelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin, terus dijawab lagi, dijawab lagi, jawab lagi, itu publik mendapatkan publik education for free,” jelasnya.
k semua pihak berlogika terkait maksud diselenggarakannya pemilu. Dia menyebut pemilu itu ada karena semua orang punya pilihan yang berbeda.
“Gini ya, logika sederhana, kenapa ada pemilu? Karena kita dengan asumsi ada yang beda pilihan, itu asumsi paling dasar, kalau asumsi semua orang pilihannya sama nggak usah pakai pemilu, karena asumsinya ada perbedaan pilihan karena itu boleh diselenggarakan pemilu, kemudian kita, ketika ada orang dalam perjalanan menuju itu ada orang beda pilihan, terus kita masa ‘pak kenapa itu beda pilihan?’ ya nggak apa, itu sebabnya kenapa kita ada pemilu,” pungkasnya,
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
