Salah satu temuan BPK di Kementerian Pertahanan adalah terkait dengan pelaksanaan komponen cadangan. Dalam IHPS Semester I-2022, Nyoman menyebut ada sejumlah koreksi terkait dengan pelaksanaan komponen cadangan.
RUANGPOLITIK.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menyurati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait temuan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah pada program Komponen Cadangan atau Komcad yang menyalahi peraturan perundang-undangan.
Dalam auditnya BPK menemukan ada sejumlah barang yang dipesan dan didistribusikan ke markas-markas pelatihan Komcad sebelum anggaran tersedia dan kontrak pengadaan berlaku.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada hari juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyebut dalam IHPS Semester I-2022, otoritas pemeriksa keuangan melaporkan sejumlah temuan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan.
Baca juga:
pendukung-prabowo-pilpres-2019-di-sumsel-merapat-ke-anies/
“Ada beberapa rekomendasi juga bukan hanya Kemenhan saja, ada beberapa kementerian dan lembaga yang kami rekomendasikan,” kata Nyoman di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Salah satu temuan BPK di Kementerian Pertahanan adalah terkait dengan pelaksanaan komponen cadangan. Dalam IHPS Semester I-2022, Nyoman menyebut ada sejumlah koreksi terkait dengan pelaksanaan komponen cadangan.
“Tapi koreksi yang bersifat administratif. Dan ada koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti,” katanya.
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
