RUANGPOLITIK.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Terkait persiapan Pemilu 2024, menurutnya, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
“Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Saat ini, lanjut Mahfud, dana yang disetujui bersama sebesar Rp1,24 triliun. Karena tahapannya bersifat multiyears, maka pencairan akan dicairkan secara bertahap, yakni di tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.
Kalaupun saat ini anggaran untuk tahun 2022 belum cair, maka KPU bisa membuat DIPA. “Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan,” jelasnya.
Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
Kepada KPU, Mantan Ketua MK itu berpesan, agar KPU bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas. “Anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas,” ujarnya.(FSL)
