• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
21 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

Ini Alasan PKS Minta Presidential Threshold Jadi 9 Persen

by Ruang Politik
in Nasional
440 5
0
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022)

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022)

476
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RUANGPOLITIK.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan permohonan judicial review atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold (PT) 20 persen dan meminta PT turun diangka 7-9 persen.

Salah satu alasan PKS mengajukan judicial review yakni adanya open legal policy berupa pemberian kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk lebih lanjut mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam konstitusi.

RelatedPosts

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Akan tetapi, jika hal tersebut menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, pelaksanaan open legal policy dapat dibatalkan oleh Mahkamah atau setidaknya Mahkamah memberikan batasan yang lebih rasional, proporsional, dan implementatif.

Mahkamah juga tidak pernah membahas soal berapa besaran angka yang dianggap konstitusional dalam presidential threshold. Di sisi lain, desakan untuk mengevaluasi angka presidential threshold sangat tinggi, pembentuk undang-undang tidak juga membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk membahas mengenai angka tersebut.

Berita Terkait:
Hasil Survei KPK: PKS sebagai Parpol yang Kooperatif dan Terbuka Pembiayaan Partainya

Demokrat dan PKS Terbuka Terima Silaturahmi Puan Maharani

Andi Amran Sulaiman Mencuat di Bursa Capres PKS

PKS Berhadapan dengan Ipar Jokowi di MK

Alasan lain pengajuan judicial review karena adanya kebuntuan hukum sebagai bentuk dari ketidakadilan yang dinilai sudah tidak dapat ditoleransi. Hal tersebut terjadi ketika tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh oleh para pemohon untuk menuntut keadilan. Tidak ada forum lainnya selain Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan keadilan terhadap besaran angka yang rasional dan proporsional dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Para pemohon menilai angka presidential threshold yang tinggi tersebut tidak efektif untuk mencapai tujuan dihadirkannya UU 7/2017 itu. Menurut pemohon, ada cara lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu, yaitu dengan menurunkan angka presidential threshold.

PKS berpendapat bahwa pelaksanaan open legal policy yang menetapkan presidential threshold 20% kursi parlemen atau 25% suara nasional merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh mayoritas fraksi di parlemen dan pemerintah saat pembahasan UU 7/2017.

Tirani mayoritas fraksi yakni partai pendukung pemerintah dan pemerintah dalam meloloskan UU 7/2017 tersebut bertujuan untuk meneruskan petahana (incumbent) berkuasa, dengan tidak membuka banyak calon alternatif untuk maju ke kontestasi Pemilu 2019.

Pada pencalonan Pemilihan Presiden 2019, hanya memperoleh satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkompetisi dengan presiden petahana (incumbent) karena terhambatnya calon alternatif, termasuk yang telah diusung PKS.

Dari pengalaman tersebut didapat bahwa angka presidential threshold 20% kursi parlemen atau 25% suara nasional secara nyata bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan hak konstitusional PKS mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, presidential threshold 20% kursi parlemen atau 25% suara nasional juga melanggar hak konstitusional untuk dipilih (right to be candidate) bagi Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan angka presidential threshold adalah hak partai politik di Senayan untuk menentukan. Jika MK menentukan angka persentasenya, bisa saja partai politik lain yang tidak setuju akan menggugat juga ke MK.

“Kenapa angka yang open legal policy itu harus Mahkamah menentukan? Ini sebetulnya lebih tepat ke legislative review,” ujar Arief dalam sidang MK pekan ini.

Menurut Arief, bila permohonan itu dikabulkan, maka membuka peluang partai politik lain menggugat serupa.

“Sekarang coba kita bayangkan, kalau Mahkamah nanti menyetujui petitum permohonan ini yang open legal policy dikatakan itu konstitusionalnya dari angka 7% sampai 9%. Kemudian, ada permohonan lagi yang menyangkut partai politik seperti PKS mengajukan ke sini mengatakan ‘Konstitusionalitas angka open legal policy itu 25% sampai 40%’. Lah, kalau kita sudah pernah memutus itu, menetapkan 7%, 8% itu konstitusional, yang namanya open legal policy partai yang lain mengajukan 25% sampai 40%, ya, kita juga harus bisa mengubah itu,” pungkas Arief Hidayat. (ZSR)

Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)

Tags: Capres 2024Pemilu 2024Pilpres 2024PKSRuang PolitikRuangPolitik
Previous Post

Para Pendukung Duet Prabowo-Jokowi Deklarasi di Bundaran HI

Next Post

PAN Lampung Usul 5 Capres: Zulhas, Airlangga, Erick, Anies, dan Ganjar

Ruang Politik

Next Post
Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II sekaligus deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Lampung di Hotel Emersia, Sabtu (30/7/2022)/Ist.

PAN Lampung Usul 5 Capres: Zulhas, Airlangga, Erick, Anies, dan Ganjar

Please login to join discussion

Recommended

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Kajati DKI Jakarta Redha Mantovani resmikan Mall Pelayanan Pengaduan (MPP)/Ist

Adik Ipar Sufmi Dasco Jadi Jamintel Pengamat: Jangan Jadi Alat Politik

3 November 2023
Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

14 November 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

3 bulan ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.