RUANGPOLITIK. COM-Wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada ternak semakin tidak terkendali.
Dari data siagapmk.id setidaknya saat ini wabah PMK sudah menyebar ke 21 provinsi, yang membuat ratusan ribu ternak sakit, ribuan ternak mati dan ribuan ternak juga harus dipotong bersyarat.
Kinerja jajaran Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena dinilai tidak serius dan lamban dalam menyikapi penyebaran PMK tersebut.
“Saya itu udah capek, makanya saya datang terlambat, jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatra itu ‘bebal’. Kita di sini mau memperbaiki, Pak, sama-sama, kita mitra, diomongin baik nggak bisa, dielus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masak mesti diinjek,” kata Anggota Fraksi PDIP Riezky Aprilia kepada jajaran Kementerian Pertanian, seperti dalam rapat Komisi IV DPR pada 8 Juni 2022 dikutip dari video dalam kanal YouTube resmi Komisi IV DPR, Senin (4/7/2022).
Pada kesempatan yang berbeda, pengamat Kebijakan Publik dari Citra Institute Efriza melihat jajaran Kementerian Pertanian terlihat gagap dalam menghadapi wabah PMK ini.
“Harusnya Mentan Syahrul Yasin Limpo berada di baris terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga terlihat bahwa Kementan sudah memiliki langkah-langkah yang tepat dan terukur,” ujar Efriza melalui keterangan tertulis kepada RuPol, Selasa (5/7/2022).
Berita Terkait:
Anggota DPR Geram ke Pejabat Kementan, Minta Negara Hadir di Tengah Wabah PMK
Wabah PMK pada Ternak, Wamentan: Kami Kerja Keras Tanggulangi Itu!
Tangkal Wabah PMK, Wamentan: Distribusi Daging Sapi Diperketat Jelang Idul Adha
Wabah PMK, Ma’ruf Amin: MUI Sudah Keluarkan Fatwa
Sebagai pejabat yang sudah berpengalaman dalam menghadapi masyarakat, menurut Efriza Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu belum bisa memberikan ketenangan ke masyarakat.
“Wabah PMK ini sudah membuat peternak menjadi galau dan gundah. Coba bayangkan, mereka sudah susah payah memelihara, memenuhi pakan, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Tapi tiba-tiba ternak mereka mati. Bayang-bayang kerugian menghantui mereka. Tugas menteri harusnya selalu berada pada garis depan memberikan informasi-informasi,” lanjut dosen pada berbagai perguruan tinggi tersebut.
Efriza menambahkan, saat ini Mentan Syahrul Yasin Limpo, belum bisa membeberkan langkah-langkah yang bisa menenangkan hati para peternak.
Walaupun secara teori dan teknis Kementan sudah memiliki beberapa langkah, namun ketakutan di tengah-tengah masyarakat harus lebih dulu hilang.
“Kita saksikan sendiri, bahkan pada rapat-rapat di Komisi IV DPR RI saja, Mentan sering tidak hadir. Bagaimana bisa memberikan ketenangan pada masyarakat. Presiden Jokowi harus evaluasi kinerja Mentan, jangan sampai wabah PMK ini menjadi kegaduhan tersendiri,” pungkasnya. (ASY)
Editor: B. J Pasaribu
(Editor)
