RUANGPOLITIK.COM-Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami penurunan ke angka 58,1 persen.
Menanggapi hal itu, Partai Demokrat menyebut menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebagai alarm berbahaya untuk pemerintah saat ini.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut menurunnya kepuasan karena pemerintah tidak ada kebijakan yang efektif salah satunya dalam mengatasi kenaikan harga sembako.
“Perlu evaluasi menyeluruh,” kata Herzaky, kepada wartawan, Senin (16/5/2022).
Berita Terkait:
Sentil BUMN Saat Ini Seperti Parpol, Masinton: Kebanyakan Wajah Menteri Narsis!
Cibir Erick Thohir Sering Kampanye, Masinton: di Mana-Mana Majang Foto
Masinton Pasaribu Sebut Menteri Harus Prioritaskan Jokowi, Bukan Narsis!
Ketua Umum PAKAR Minta Erick Thohir Terus Keliling Indonesia
Lebih lanjut, Herzaky menilai, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tidak menyelesaikan permasalahan melainkan menimbulkan masalah baru.
“Pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan,” ucapnya.
“Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, yang membuat semakin banyak warga yang tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik,” sambung Herzaky.
Ia pun meminta sebaiknya pemerintah bisa lebih fokus pada dalam pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022 ini.
“Perlu komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak pandemi selama dua tahun ini. Rakyat sudah lama menderita,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap agar presiden dan kabinet bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga permasalahan saat ini dapat terselesaikan dengan segera.
“Kabinet mesti kompak, tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat,” ujar Herzaky.
“Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami penurunan ke angka 58,1 persen.
Pada Desember 2021, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat itu sebesar 72 persen.
Angka tersebut berdasarkan survei terhadap 1.228 responden yang diambil secara acak. Survei dilakukan pada 5-10 Mei 2022 dengan margin of eror 2,9 persen.
“Yang mengatakan puas 8 persen, yang mengatakan cukup puas 50,1 persen. Total 58,1 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Polirik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (15/5).
Sementara itu, berdasarkan survei, responden yang menyatakan kurang dengan kinerja Jokowi sebesar 29,1 persen dan tidak puas sama sekali 6,1 persen.
“Ada 35 persen masyarakat yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja pak Jokowi,” ucap Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, faktor utama menurunnya tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi ini adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Faktor lainnya adalah pemberian bantuan yang tidak merata. Misalnya, terkait dengan pendistribusian BLT minyak goreng.
Kemudian, penyebab lainnya adalah terkait dengan lapangan kerja atau pengangguran hingga pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
