JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti hilangnya sejumlah sensor gempa milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di berbagai wilayah. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan sistem mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat.
Sofwan menegaskan, sensor gempa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aset negara. Keberadaan dan fungsi alat tersebut menjadi bagian penting dari jaringan pengamatan yang digunakan untuk membaca ancaman bencana serta mendukung sistem peringatan dini.
“Sensor gempa bukan sekadar aset negara, tetapi bagian dari sistem keselamatan masyarakat. Kalau alat yang seharusnya menjadi mata dan telinga negara dalam membaca ancaman bencana bisa hilang, rusak, atau tidak berfungsi optimal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai aset, tetapi juga kualitas data, kecepatan peringatan dini, dan pada akhirnya keselamatan masyarakat,” kata Sofwan.
Karena itu, Sofwan menilai persoalan hilangnya sensor tidak cukup diselesaikan hanya melalui imbauan kepada masyarakat untuk menjaga peralatan BMKG. Ia meminta BMKG bersama pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan pengamatan bencana yang dimiliki saat ini.
Audit tersebut, menurut Sofwan, perlu mencakup jumlah sensor yang hilang maupun rusak, usia dan kondisi peralatan, sistem pengamanan, hingga pemetaan wilayah yang masih menjadi blank spot deteksi. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kebutuhan radar meteorologi yang belum terpenuhi serta kondisi sejumlah peralatan yang telah berusia tua.
“Negara harus memastikan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan mitigasi bencana mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan dukungan anggaran yang memadai. Jangan sampai keterbatasan alat dan anggaran justru menjadi titik lemah dalam upaya melindungi masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang hidup berdampingan dengan risiko gempa bumi dan berbagai bencana alam lainnya. Karena itu, kesiapan infrastruktur mitigasi seharusnya dibangun sebelum bencana terjadi, bukan baru menjadi perhatian setelah muncul korban.
“Jangan menunggu gempa besar atau jatuhnya korban baru kita sibuk menghitung berapa sensor yang hilang, berapa alat yang sudah tua, dan wilayah mana yang belum terjangkau. Mitigasi bencana harus bekerja sebelum bencana datang,” tegas Sofwan.
Sofwan pun mendorong pemerintah untuk menempatkan jaringan pengamatan BMKG sebagai bagian dari infrastruktur keselamatan nasional. Dengan posisi tersebut, pengamanan, pemeliharaan, modernisasi peralatan, serta pemenuhan kebutuhan jaringan pengamatan harus menjadi prioritas dalam kebijakan mitigasi bencana.
“Satu titik yang tidak bekerja dapat menjadi kelemahan bagi keseluruhan sistem peringatan dini kita. Karena itu, memastikan seluruh jaringan pengamatan berfungsi optimal bukan sekadar urusan teknis BMKG, tetapi tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat,” pungkasnya.
